DJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan yang mengaitkan kepatuhan perpajakan dengan kenaikan pangkat dan kesempatan mengikuti pendidikan kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan pajak aparatur negara melalui pemanfaatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Dengan mekanisme tersebut, status kepatuhan perpajakan akan menjadi salah satu persyaratan administratif yang diperhitungkan dalam proses pengembangan karier aparatur negara.

Rencana tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi, dalam kegiatan Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Bimo menegaskan aparatur negara yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menghadapi kendala dalam proses kenaikan pangkat.

"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan," kata Bimo, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bimo, kebijakan tersebut akan disampaikan dan diluncurkan bersama para menteri terkait setelah proses penyiapan ketentuan bersama selesai.

KSWP Menjadi Instrumen Persyaratan Administratif

Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kesepakatan bersama sejumlah kementerian untuk menerapkan KSWP bagi ASN, TNI, dan Polri.

Melalui mekanisme ini, status kepatuhan perpajakan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan administratif dalam proses kenaikan pangkat maupun pendidikan kedinasan.

"Jadi, terkait dengan ASN, Polri, dan TNI ya, memang ada insyaallah nanti ada kesepakatan dengan tiga menteri kalau enggak salah. Itu rencananya memang nudging juga sebetulnya ini, cuma bukan surat, nudging-nya dengan penerapan KSWP," kata Iwan.

KSWP merupakan mekanisme konfirmasi status kepatuhan wajib pajak berdasarkan data administrasi perpajakan DJP.

Kebijakan ini diharapkan mendorong aparatur negara untuk tertib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan SPT Tahunan, membayar pajak yang terutang, serta menyelesaikan kewajiban administrasi perpajakan lainnya.

Surat Keterangan Fiskal dan Coretax

Selain KSWP, DJP juga memperkuat penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) melalui sistem administrasi perpajakan Coretax.

Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa wajib pajak yang memenuhi persyaratan kepatuhan dapat memperoleh SKF secara otomatis melalui Coretax.

SKF merupakan dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan perpajakan untuk keperluan administrasi tertentu, termasuk pengajuan dan pengembangan kegiatan usaha.

Wajib pajak yang masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan perlu memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebelum memperoleh SKF.

Dalam konteks kebijakan aparatur negara, Bimo menyebutkan SKF sebagai bagian dari mekanisme yang akan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam proses administrasi kepegawaian.

Bukan Kewajiban Pajak Baru bagi ASN, TNI, dan Polri

Kewajiban perpajakan bagi ASN, TNI, dan Polri sebenarnya bukan kebijakan baru. Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi ASN, anggota TNI, dan Polri.

Selanjutnya, melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah mendorong seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran serta aktivasi akun Coretax DJP.

Hai itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan terbaru.

Rencana penerapan KSWP dalam proses kenaikan pangkat merupakan penguatan mekanisme pengawasan dan administrasi kepatuhan, bukan pembentukan kewajiban pajak baru.

DJP Perkuat Edukasi Perpajakan Aparatur Negara

Selain menghubungkan status kepatuhan dengan administrasi kepegawaian, DJP juga berencana memperkuat edukasi perpajakan di lingkungan pemerintahan, TNI, dan Polri.

Materi perpajakan akan didorong masuk dalam program pendidikan dan pengembangan kompetensi aparatur melalui pendekatan corporate university.

Program tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman aparatur negara mengenai hak dan kewajiban perpajakan, termasuk tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

DJP menggunakan pendekatan behavioral nudging, yaitu mendorong perubahan perilaku wajib pajak melalui mekanisme administratif dan komunikasi yang lebih efektif.

Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepatuhan sukarela tanpa semata-mata mengandalkan pemeriksaan dan penegakan hukum.

Aparatur negara merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang diharapkan memberikan contoh dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup hanya dengan menjadikan kepatuhan pajak sebagai persyaratan kenaikan pangkat. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan perpajakan semakin mudah, sistem administrasi semakin akurat, serta hak-hak wajib pajak tetap terlindungi.

Keseimbangan antara kewajiban, kepastian hukum, dan pelayanan yang berkualitas akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.