DJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi Sorotan

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025.

Dari hasil analisis data administrasi perpajakan, DJP mengidentifikasi sekitar 3.722.959 bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus dari draf SPT Tahunan. Nilai PPh dalam bukti potong tersebut diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.

Temuan ini menjadi perhatian serius otoritas pajak karena penghapusan bukti potong dapat menyebabkan kewajiban pajak yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya menjadi lebih kecil dari yang semestinya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan temuan tersebut dalam kegiatan Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

"Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong," ujar Bimo.

Sebanyak 475.698 Wajib Pajak Menjadi Sasaran Email DJP

Dari sekitar 1,9 juta wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong, DJP memprioritaskan 475.698 wajib pajak untuk mendapatkan email pengingat agar segera melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025.

Dari kelompok tersebut, terdapat sekitar 3,72 juta bukti pemotongan yang menjadi objek pencocokan data dengan potensi PPh mencapai Rp2,01 triliun.

DJP tidak mengirimkan pengingat kepada seluruh wajib pajak yang terindikasi. Otoritas pajak menetapkan sejumlah kriteria untuk menentukan wajib pajak yang menjadi sasaran.

Kriteria tersebut meliputi bukti pemotongan berstatus valid, telah dilaporkan oleh pihak pemotong dalam SPT Masa PPh Pasal 21, merupakan bukti potong atas jenis pajak nonfinal, serta memiliki nilai akumulasi PPh yang dihapus sekurang-kurangnya Rp100.000.

Selain itu, NPWP yang tercantum dalam bukti pemotongan harus sesuai dengan NPWP dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.

Ratusan Ribu Wajib Pajak Terindikasi Menghapus Bukti Potong

Berdasarkan pemetaan DJP terhadap 475.698 wajib pajak yang menjadi sasaran pengiriman email, terdapat 312.546 wajib pajak dengan nilai PPh dalam bukti potong yang dihapus antara Rp100.000 hingga Rp1 juta.

DJP juga menemukan 26.760 wajib pajak dengan nilai PPh antara Rp10 juta hingga Rp100 juta. Kelompok ini memiliki potensi pajak sekitar Rp720 miliar.

Sementara itu, terdapat 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan PPh di atas Rp1 miliar.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penghapusan bukti potong tidak hanya menyangkut wajib pajak dengan nilai pajak relatif kecil, tetapi juga terdapat wajib pajak dengan nilai pemotongan yang sangat besar.

DJP Kirim Email, Wajib Pajak Diminta Betulkan SPT

Sebagai tindak lanjut, DJP telah mengirimkan email pengingat secara serentak kepada 475.698 wajib pajak yang masuk dalam kriteria pengawasan.

Bimo menjelaskan, pendekatan yang digunakan bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan behavioral insights atau pendekatan perilaku untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Melalui pendekatan ini, DJP berupaya membangun kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya melaporkan seluruh penghasilan dan bukti pemotongan pajak secara benar.

"Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak," jelas Bimo.

Wajib pajak yang menerima email diminta melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali atas seluruh penghasilan, kredit pajak, serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera menyampaikan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan.

Coretax Memungkinkan Penghapusan dari Draf, tetapi Data Tetap Tersimpan

Dalam sistem administrasi perpajakan Coretax, bukti pemotongan yang telah dilaporkan oleh pemberi kerja atau pihak pemotong dapat muncul secara otomatis dalam draf SPT Tahunan wajib pajak.

Fitur tersebut memudahkan wajib pajak dalam mengisi laporan pajak karena data penghasilan dan bukti pemotongan telah tersedia dalam sistem.

Namun, wajib pajak tetap memiliki kemampuan untuk menghapus data bukti potong dari draf SPT yang sedang disusun.

Hal penting yang perlu dipahami, penghapusan dari draf SPT bukan berarti menghapus data bukti pemotongan yang telah dilaporkan oleh pihak pemotong dalam administrasi DJP.

Data yang dilaporkan pemberi kerja tetap dapat digunakan DJP untuk melakukan pencocokan dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Kondisi ini menunjukkan semakin pentingnya integrasi data dalam Coretax untuk mendeteksi perbedaan antara penghasilan yang dilaporkan wajib pajak dan informasi yang disampaikan pihak pemotong.

Tidak Ditindaklanjuti, DJP Bisa Meminta Klarifikasi

DJP mengingatkan SPT yang disampaikan dengan tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila wajib pajak tidak menindaklanjuti imbauan dan masih terdapat ketidaksesuaian data, DJP dapat melakukan langkah pengawasan lanjutan, termasuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui mekanisme SP2DK.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan bahwa seluruh penghasilan, kredit pajak, dan bukti pemotongan PPh telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas.

Kepercayaan Wajib Pajak dan Integritas Pelaporan Pajak

Temuan penghapusan jutaan bukti potong ini menjadi ujian bagi efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax.

Di satu sisi, pemanfaatan data terintegrasi memberikan kemampuan lebih besar bagi DJP untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan. Di sisi lain, wajib pajak membutuhkan sistem yang mudah digunakan, informasi yang transparan, dan kepastian hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengawasan berbasis data seharusnya berjalan beriringan dengan edukasi, pelayanan, serta perlindungan hak wajib pajak.

Bagi wajib pajak, melaporkan seluruh penghasilan dan bukti pemotongan secara benar bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang adil dan berintegritas.

Potensi PPh sebesar Rp2,01 triliun yang teridentifikasi dalam temuan ini menjadi pengingat bahwa akurasi pelaporan SPT dan transparansi data merupakan fondasi penting dalam menjaga penerimaan negara.