Sebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 Miliar

Jakarta, PajakOnline – Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) yang digulirkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai dimanfaatkan ribuan wajib pajak. Hingga 12 November 2026, sebanyak 11.377 wajib pajak tercatat telah mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi dengan total 40.644 ketetapan pajak.

Dari pelaksanaan program tersebut, DJP mencatat total setoran mencapai Rp595,1 miliar. Angka ini menunjukkan adanya respons wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan untuk mengurangi beban sanksi administrasi perpajakan.

Data tersebut disampaikan DJP dalam kegiatan Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa permohonan pengurangan sanksi berasal dari wajib pajak yang mengajukan sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Menurut Inge, wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan sebelum PMK 71/2026 berlaku tetap dapat memperoleh perlakuan berdasarkan ketentuan terbaru tersebut, sepanjang memenuhi persyaratan tambahan.

"Walaupun dia sudah menyampaikan permohonannya sebelum berlaku PMK 71, dia akan diperlakukan sama seperti PMK 71. Namun, ada beberapa syarat tambahan yang nanti akan diminta oleh teman-teman di Kanwil, oleh penelaah keberatan, atau bisa juga dibantu oleh account representative," ujar Inge.

Wajib Pajak Bisa Mendapat Pengurangan Sanksi hingga 100 Persen

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan.

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai ruang lingkup dan persyaratan yang ditentukan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, kesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen masih terbuka bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

"Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," kata Bimo.

Pengurangan hingga 100 persen bukan berarti seluruh wajib pajak otomatis memperoleh pembebasan semua sanksi. Besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi, periode, dan persyaratan yang berlaku.

STP Tanpa Pokok Pajak Cukup Membayar 10 Persen Sanksi

Inge juga menjelaskan mekanisme pengurangan sanksi bagi wajib pajak yang memiliki Surat Tagihan Pajak (STP) tanpa nilai pokok pajak.

Dalam kondisi tersebut, wajib pajak cukup membayar sekitar 10 persen dari nilai sanksi yang ditetapkan untuk memperoleh pengurangan sebesar 90 persen.

"Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelas Inge.

Ketentuan tersebut perlu diperhatikan karena tidak semua STP dan jenis sanksi memperoleh perlakuan yang sama. Wajib pajak harus memastikan jenis tagihan dan persyaratannya sebelum mengajukan permohonan.

Bukan Pemutihan Pajak, Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar

DJP menyebutkan program PSA bukan merupakan pemutihan pajak. Kebijakan ini memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, bukan menghapus kewajiban pokok pajak yang masih harus dibayar.

Artinya, apabila wajib pajak masih memiliki utang pokok pajak, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa terbebani akumulasi sanksi administrasi yang semakin besar.

Wajib Pajak Diminta Memanfaatkan Kesempatan

DJP mengimbau wajib pajak yang memenuhi persyaratan agar segera memeriksa ketetapan pajaknya dan memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi yang tersedia.

Wajib pajak dapat mempelajari tata cara, ruang lingkup, persyaratan, dan mekanisme pengajuan melalui situs resmi DJP di www.pajak.go.id/PSA.

Pengajuan harus memperhatikan batas waktu yang berlaku untuk masing-masing jenis sanksi. Khusus kesempatan pengurangan hingga 100 persen yang disampaikan Dirjen Pajak, batas waktu yang disebutkan adalah 31 Desember 2026.

Dengan jumlah pemohon yang telah mencapai 11.377 wajib pajak dan setoran Rp595,1 miliar, program PSA menjadi salah satu instrumen DJP dalam mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan menjelang akhir tahun.

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya setoran yang masuk ke kas negara, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, sukarela, dan berkelanjutan.