DJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi Khusus

Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghadapi tantangan besar dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2026. Otoritas pajak masih membutuhkan penerimaan sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026 untuk mengejar target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan kebutuhan penerimaan tersebut dalam kegiatan media gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

"Angka detailnya besok akan kami sampaikan, tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," ujar Bimo.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Target Pajak 2026 Capai Rp2.357,7 Triliun

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak masih membutuhkan tambahan sekitar Rp750,1 triliun untuk mencapai target tahunan berdasarkan posisi akhir September.

Sementara itu, angka sekitar Rp500 triliun yang disampaikan Dirjen Pajak merupakan perkiraan kebutuhan penghimpunan pada November dan Desember. Kedua angka tersebut memiliki periode perhitungan yang berbeda.

Empat Strategi DJP Mengamankan Penerimaan Pajak

Untuk mengoptimalkan penerimaan, DJP menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan dan penguatan administrasi.

Pertama, implementasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui marketplace. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2026 melalui platform yang telah ditunjuk pemerintah.

Kedua, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Kebijakan ini memperkuat pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia.

Ketiga, optimalisasi program pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Melalui kebijakan tersebut, DJP mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan, terutama pembayaran pokok pajak yang masih terutang.

Keempat, penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif efektif minimum 15 persen bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah.

Pengawasan Pajak Diperkuat, Coretax Terintegrasi AI

Selain kebijakan perpajakan, DJP memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kapasitas Account Representative (AR).

Bimo menjelaskan, strategi fungsionalisasi pegawai pajak telah menunjukkan peningkatan aktivitas pengawasan dan pemeriksaan.

Menurutnya, aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65 persen, sedangkan aktivitas audit meningkat sekitar 25 persen dalam periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026.

DJP juga terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Coretax. Pengembangan fitur analitik dan integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengolah data, mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta mengoptimalkan pengawasan.

"Jadi bagaimana memperkuat aktor pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak Coretax yang terus kita sempurnakan," jelas Bimo.

Tantangan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya mengejar penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kepatuhan sukarela, kepastian hukum, serta kemudahan administrasi juga menjadi faktor penting.

DJP menerapkan pendekatan behavioral nudging atau pengingat persuasif kepada wajib pajak agar melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan tanpa semata-mata mengandalkan tindakan pemeriksaan dan penagihan.

Di sisi lain, optimalisasi penerimaan harus tetap memperhatikan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat. Keseimbangan antara target penerimaan, kepastian hukum, dan iklim investasi menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak.

Bimo menyatakan optimistis berbagai strategi yang disiapkan DJP dapat membantu memperkuat penerimaan negara.

Penguatan sistem pemungutan pajak dan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait diharapkan turut menjaga ketahanan APBN sebagai instrumen untuk menghadapi berbagai gejolak ekonomi.

Ujian Akhir Tahun bagi Reformasi Perpajakan

Kebutuhan menghimpun sekitar Rp500 triliun dalam dua bulan terakhir menjadi ujian penting bagi kinerja DJP sepanjang 2026.

Keberhasilan mencapai target penerimaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan pengawasan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, integritas aparatur, akurasi data, dan tingkat kepercayaan wajib pajak.