Pemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor Saham

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah mulai mengkaji kemungkinan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi perusahaan terbuka atau emiten serta investor saham. 

Kebijakan tersebut menjadi salah satu usulan yang mengemuka dalam upaya meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia dan mendorong kenaikan nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, usulan insentif perpajakan disampaikan oleh sejumlah pelaku usaha dan asosiasi dalam pertemuan konsultatif pemerintah bersama otoritas pasar modal dan perwakilan emiten di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Dradjad, usulan tersebut mencakup kebijakan perpajakan atas produk pasar modal maupun aktivitas investor. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan skema PPh final.

"Tadi ada beberapa usulan, tetapi saya belum berdiskusi dengan teman-teman di Kemenkeu. Setelah diskusi, nanti baru kelihatan. Perpajakan terkait produk di pasar modal, terkait investor," ujar Dradjad, dikutip Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, pemerintah belum menetapkan bentuk maupun mekanisme insentif yang akan diberikan. Pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan bersama Kementerian Keuangan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat.

Dorong Daya Tarik Emiten dan Investor

Kajian insentif perpajakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pasar modal nasional. Pemerintah berharap peningkatan nilai perusahaan atau corporate value dapat membuat emiten Indonesia semakin menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menerima berbagai masukan terkait kebijakan bea masuk, pengembangan energi hijau, dan sektor ekonomi riil yang dinilai dapat mendukung pertumbuhan perusahaan tercatat.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan penguatan pasar modal tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan saham, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan, transparansi, penegakan aturan, serta perlindungan aset masyarakat yang berinvestasi.

Dradjad menekankan pasar modal kini memiliki peran lebih luas, bukan sekadar sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan.

Pemerintah memandang pasar modal juga menjadi salah satu instrumen masyarakat dalam menyimpan dan mengembangkan aset. Karena itu, kepercayaan investor dan perlindungan terhadap aset masyarakat menjadi perhatian penting dalam reformasi pasar modal.

Insentif PPh Badan 19 Persen Sudah Berlaku bagi Emiten yang Memenuhi Syarat

Di luar wacana PPh final yang sedang dikaji, pemerintah sebenarnya telah memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan terbuka melalui pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3 poin persentase dari tarif umum.

Dengan tarif PPh Badan umum sebesar 22 persen, perusahaan terbuka yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif lebih rendah, yakni 19 persen.

Fasilitas tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2023.

Namun, fasilitas tersebut tidak otomatis diberikan kepada seluruh emiten. Perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berbentuk perseroan terbuka, sahamnya diperdagangkan di bursa dengan porsi paling sedikit 40 persen, serta memenuhi ketentuan kepemilikan saham oleh publik dan persyaratan lainnya.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan insentif pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3 persen tersebut telah berjalan dan dinikmati oleh sejumlah perusahaan publik yang memenuhi persyaratan.

BEI juga telah menyelesaikan kajian evaluasi efektivitas insentif perpajakan bagi perusahaan tercatat bersama PT Dimensi International Tax. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat daya saing emiten Indonesia.

Menunggu Pembahasan dengan Kementerian Keuangan

Rencana pengkajian PPh final bagi emiten dan investor masih berada pada tahap penjaringan usulan dan pembahasan awal. Belum ada keputusan resmi mengenai tarif, objek pajak, kelompok penerima fasilitas, maupun waktu penerapannya.

Oleh karena itu, wacana tersebut perlu dibedakan dari fasilitas pengurangan tarif PPh Badan bagi emiten yang sudah memiliki dasar hukum dan dapat dimanfaatkan perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Apabila nantinya dirancang secara tepat, insentif perpajakan berpotensi membantu meningkatkan daya tarik investasi, memperluas basis investor, dan mendorong lebih banyak perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan.

Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan negara, keadilan perpajakan, serta kepastian hukum bagi emiten dan investor.