Jakarta, PajakOnline – Kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun.
Jumlah tersebut tumbuh 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1.459 triliun. Meski demikian, realisasi tersebut baru mencapai 76,2% dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir tahun. Masih terdapat sekitar Rp514 triliun yang harus dikumpulkan dalam dua bulan terakhir 2026.
"Penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun, atau 76,2% dari APBN," ujar Suahasil.
PPN dan PPnBM Tumbuh Paling Tinggi
Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan PPh nonmigas masih menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi Rp893,19 triliun. Angka tersebut tumbuh 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun atau meningkat 39,1%. Pertumbuhan ini mencerminkan penguatan konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, penerimaan PPh migas mencapai Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7%. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi kenaikan harga minyak bumi.
Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau mengalami penurunan 3,7%.
Penerimaan pajak lainnya mencapai Rp7,1 triliun, turun 9%. Sementara itu, penerimaan melalui akun deposit pajak tercatat Rp33,6 triliun atau mengalami kontraksi 49,8%.
Coretax dan Aktivitas Ekonomi Jadi Penopang
Pemerintah menilai pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari perkembangan aktivitas ekonomi nasional serta penguatan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax.
Peningkatan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat turut memperkuat basis penerimaan, terutama dari PPN dan PPnBM. Sementara itu, penguatan administrasi perpajakan diharapkan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan kepatuhan wajib pajak.
Penurunan penerimaan pada akun deposit pajak juga perlu dilihat secara proporsional. Suahasil menjelaskan, kondisi tersebut bukan berarti wajib pajak berhenti membayar pajak, melainkan semakin banyak pembayaran yang langsung masuk ke pos penerimaan sesuai jenis pajaknya.
Penerimaan yang sebelumnya tercatat dalam akun deposit yang belum teridentifikasi semakin berkurang.
Tantangan Mengejar Target Akhir Tahun
Dengan realisasi Rp1.796,8 triliun hingga Oktober, pemerintah masih harus mengamankan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai target penerimaan pajak APBN 2026.
Tantangan tersebut semakin penting mengingat waktu yang tersisa hingga penutupan tahun anggaran relatif singkat.
Pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat pengawasan kepatuhan, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, serta memastikan optimalisasi penerimaan tidak mengabaikan hak-hak wajib pajak.
Di sisi lain, percepatan restitusi bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan juga menjadi bagian penting dalam menjaga arus kas dunia usaha dan iklim investasi.
Capaian penerimaan pajak hingga Oktober memberikan sinyal positif bagi kinerja fiskal 2026. Namun, pertumbuhan 23,2% belum dengan sendirinya menjamin target APBN tercapai. Konsistensi penerimaan dan kualitas pertumbuhan ekonomi tetap menjadi faktor penentu hingga akhir tahun.
