Restitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi mencapai Rp208,68 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Meskipun nilainya cukup besar, realisasi tersebut mengalami penurunan 38,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp340,52 triliun.

Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).

Bimo mengungkapkan DJP kini memprioritaskan percepatan pencairan restitusi bagi wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu menjaga likuiditas dan keberlangsungan kegiatan usaha.

"Restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun. Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," kata Bimo.

Restitusi UMKM Capai Rp7,14 Triliun

Berdasarkan pemaparan DJP, realisasi restitusi untuk wajib pajak UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun. Pengembalian tersebut diberikan berdasarkan permohonan dari 125.375 wajib pajak UMKM.

DJP juga mencatat adanya percepatan pencairan dalam dua bulan terakhir. Pada September hingga Oktober 2026, rata-rata pencairan restitusi UMKM mencapai Rp604,91 miliar per bulan.

Angka tersebut meningkat 86,5% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei hingga Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

Bimo menjelaskan, peningkatan tersebut menunjukkan upaya percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mulai berjalan lebih baik.

Industri Padat Karya Terima Restitusi Rp4,9 Triliun

Selain UMKM, DJP memberikan perhatian khusus kepada industri padat karya yang memiliki kontribusi penting terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hingga Oktober 2026, restitusi yang telah dicairkan kepada sektor industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun. Jumlah tersebut diberikan kepada 2.767 wajib pajak pemohon dan setara dengan 92,1% dari total permohonan restitusi sektor tersebut.

Rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September hingga Oktober 2026 mencapai Rp363,27 miliar per bulan.

Jumlah tersebut meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei hingga Agustus 2026 sebesar Rp233,21 miliar per bulan.

Percepatan ini diharapkan dapat membantu perusahaan mempertahankan arus kas, menjaga kapasitas produksi, serta mengurangi tekanan pembiayaan operasional.

Suahasil Nazara Minta Restitusi Tidak Menghambat Likuiditas Usaha

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan pentingnya mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terutama bagi sektor usaha yang membutuhkan dukungan arus kas.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026, Suahasil menyebutkan restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.

"Ada restitusi, tapi untuk restitusi di sektor yang butuh cashflow, saya sudah pesan segera dibayarkan," kata Suahasil.

Pengelolaan restitusi akan dilonggarkan dan DJP telah mulai menjalankan langkah tersebut.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kebutuhan likuiditas dunia usaha.

Percepatan Restitusi Tetap Memerhatikan Pengawasan

Meski mempercepat pencairan, DJP menegaskan bahwa proses restitusi tetap harus memperhatikan aspek kepatuhan, pemeriksaan, dan pengendalian risiko.

Bimo menyatakan seluruh permohonan restitusi tetap melalui mekanisme audit sesuai manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Percepatan restitusi bukan berarti menghilangkan prosedur pengawasan maupun persyaratan yang berlaku.

DJP berharap pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat memberikan ruang likuiditas bagi UMKM dan industri padat karya sehingga kegiatan produksi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.

Penurunan realisasi restitusi sebesar 38,71% secara tahunan perlu dibaca secara cermat. Angka tersebut menunjukkan nilai pengembalian yang telah dicairkan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh permohonan restitusi mengalami keterlambatan atau penahanan.

Di sisi lain, peningkatan pencairan kepada UMKM dan industri padat karya pada September-Oktober menunjukkan adanya perubahan fokus pengelolaan restitusi.

Kepastian proses restitusi menjadi penting bagi dunia usaha karena dana yang dikembalikan dapat digunakan untuk membiayai operasional, membayar kewajiban kepada pemasok, mempertahankan tenaga kerja, dan mendukung ekspansi usaha.

Dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum, restitusi diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan hak wajib pajak, tetapi juga instrumen untuk menjaga aktivitas ekonomi nasional.