TRENDING
Upaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian PemerintahUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Daerah Ini Gratiskan Pajak Bumi Bangunan Di Tengah Pandemi

·

Pemerintah Daerah Ini Gratiskan Pajak Bumi Bangunan Di Tengah Pandemi

PajakOnline.com—Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memberikan insentif pajak daerah berupa diskon pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Bahkan, ada pemda yang memberikan diskon pembayaran PBB hingga mencapai 100%. Jadinya gratis. Diskon pembayaran PBB ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yang memberikan diskon pembayaran PBB dengan diskon mencapai 100% alias gratis. Diskon pembayaran PBB sebesar 100% berlaku untuk pembayaran PBB maksimal Rp150.000. Artinya, insentif pajak berupa PBB gratis itu diberikan untuk warga ekonomi kelas bawah yang terdampak pandemi. Sedangkan untuk kelas menengah, untuk pembayaran PBB sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000, Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan diskon pembayaran PBB sebesar 50%.

Diskon pembayaran PBB sebesar 30% untuk tagihan PBB sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000. Diskon pembayaran PBB di Kota Bandar Lampung ini berlaku sepanjang tahun 2020.

Selain Pemkot Bandar Lampung, Pemkot Tangerang Selatan, sejak bulan Mei sampai Agustus 2020 juga memberikan diskon pembayaran PBB.

Dikutip dari media sosial resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangerang Selatan, @bapenda_tangsel, diskon pembayaran PBB bagi warga Tangerang Selatan sebesar 15% untuk yang membayar PBB pada Juli. Sedangkan untuk pembayaran PBB pada Agustus 2020 hanya mendapat diskon pembayaran PBB 10%.

“Manfaatkan segera insentif PBB, terkait Covid-19. Pengurangan Ketetapan Tahun 2020, membayar bulan Juli, pengurangan 15% dan pengurangan 10% di Agustus. Segera bayar PBB Anda,” tulis akun IG @bapenda_tangsel.

Namun diskon pembayaran PBB di Tangerang Selatan ini ada syaratnya. "Insentif ini berlaku dengan catatan warga tak memiliki tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya."

Diskon pembayaran PBB turut diberikan Pemerintah Kota Salatiga. Diskon pembayaran PBB di Salatiga mencapai 50% untuk periode pembayaran PBB bulan Juli 2020.

Sedangkan untuk pembayaran PBB pada Agustus mendapat diskon pembayaran PBB sebesar 30%. Kemudian, diskon pembayaran PBB sebesar 20% jika pembayaran PBB pada September. Lalu, diskon pembayaran PBB sebesar 10% untuk pembayaran PBB pada Oktober 2020.

Selain diskon pembayaran PBB, Pemerintah Kota Salatiga juga memberikan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB.

Baca Juga: Pengusaha Minta Keringanan Pajak Reklame hingga PBB kepada Pemerintah Daerah

PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pembayaran PBB diatur oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diskon pembayaran PBB beragam, sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Berita lainnya di Headlines