TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Dukung Penuh Ekosistem Logistik Nasional

·

Pemerintah Dukung Penuh Ekosistem Logistik Nasional

PajakOnline.com—Pemerintah juga turut mengapresiasi yang tinggi terhadap entitas logistik baik pemerintah dan swasta yang telah bergabung dalam NLE ini. Peran serta entitas logistik baik pemerintah maupun swasta lebih luas masih sangat dibutuhkan agar ekosistem logistik yang berkembang di Indonesia dapat memberikan dampak yang optimal.

Munculnya penyedia berbagai platform digital baru di seluruh wilayah Indonesia sangat diharapkan. Tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, penerapan program-program yang sudah direncanakan diharapkan dapat dipercepat, mengingat saat ini kita membutuhkan upaya yang maksimal di segala bidang untuk dapat memberikan sumbangan positif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan signifikan akibat pandemi Covid-19.

Sebagai sebuah ekosistem, Ekosistem Logistik Nasional memerlukan partisipasi aktif semua entitas terkait logistik baik di lingkungan Pemerintah maupun para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kesediaan setiap pihak untuk “mengorbankan” kepentingan sektoral sangat dibutuhkan demi tercapainya efisiensi logistik nasional yang menjadi tujuan utama dari penataan ekosistem logistik nasional.

Penataan Ekosistem Logistik Nasional memerlukan ketahanan dari semua pihak yang terkait. Ekosistem Logistik Nasional tidak dirancang untuk memberikan hasil instan dalam jangka pendek.

Kompleksitas masalah yang harus diselesaikan dalam menata Ekosistem Logistik Nasional memerlukan strategi pentahapan yang cermat dan berkelanjutan. Setiap tahap ditetapkan dengan target capaian yang dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tahap selanjutnya secara konsisten.

Kolaborasi antara platform-platform logistik digital, baik layanan pemerintah maupun layanan jasa logistik swasta adalah tulang punggung penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dengan digitalisasi layanan dari seluruh entitas logistik, diharapkan tercipta layanan yang lebih transparan, mudah dan efisien. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya platform-platform digital di sektor logistik, sehingga Indonesia akan lebih siap memasuki persaingan di era ekonomi digital ini.

Penataan ekosistem logistik nasional diyakini mampu menghadirkan transparansi dan persaingan usaha yang lebih sehat di sektor logistik, sehingga kinerja logistik nasional menjadi lebih efisien.

Dalam lima tahun ke depan biaya logistik nasional diharapkan turun dari saat ini 23,5 % PDB menjadi paling tidak 17% PDB pada tahun 2024. Perbaikan kinerja logistik nasional tersebut diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia pada survey-survey internasional seperti Ease of Doing Business (EoDB) dan Logistic Performance Index (LPI), serta mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang pada akhirnya dapat meningkatkan minat

Berita lainnya di Headlines