Peningkatan Daya Saing UKM Ekspor Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

PajakOnline.com—Pemerintah terus mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) agar mereka tidak hanya mampu bertahan dari pandemi ini, tetapi mereka dapat tampil sebagai juara dan pemenang dari krisis ini serta memanfaatkan peluang berdagang dengan seluruh negara tetangga.

"Pemerintah memberi dukungan fiskal kepada UKM yang berorientasi ekspor agar UKM Indonesia lebih berdaya saing, menembus batas menuju pasar global, dan membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam salah satu sesi acara Trade Expo Indonesia (TEI) yang berlangsung secara virtual pada 10-16 November 2020 ini.

Dalam acara ini Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank, mengajak 12 UKM binaan untuk bertemu dengan calon pembeli dari berbagai negara.

Ke-12 UKM binaan LPEI yang hadir di ajang TEI 2020 ini berkategori multi produk, yaitu handicraft, furniture, food & beverage, herbal rempah premium, hingga home décor. Melalui TEI ini, diharapkan UKM binaan LPEI dapat mampu melakukan ekspor setelah bertemu calon pembeli secara langsung sehingga dapat meningkat transaksi penjualan.

Melalui program Coaching Program for New Exporters (CPNE) yang disertakan dalam TEI, LPEI melakukan pendampingan serta pembinaan kepada 12 UKM dan memberi berbagai jenis pelatihan, diantaranya pelatihan pengemasan (packaging), pembuatan desain yang baik dan menarik, pemasaran (marketing), hingga menangani pesanan (order handling). Dalam perjalanannya, UKM-UKM berorientasi ekspor itu telah mampu menembus pasar Eropa, Asia, Amerika Serikat, hingga Afrika.

Salah satu UKM, CV Woodeco Indonesia yang memproduksi handicraft & furniture dari Yogyakarta mampu menembus pasar Belanda, Jerman, Amerika, hingga Jepang. Ada juga PT Fahmi Bersaudara yang memproduksi produk kelapa dan turunannya. UKM yang berlokasi di Wonogiri tersebut mampu memproduksi 120 ton per bulan yang mayoritas di ekspor ke Bahrain, Uni Emirat Arab, Palestina, hingga Korea Selatan.

Direktur Eksekutif LPEI, D.James Rompas menyampaikan, CPNE merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 33 Ayat 2 a dan PP No.43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional dalam melaksanakan mandat sebagai Facilitator, Accelerator, Aggregator, dan Arranger.

D. James Rompas menambahkan bahwa LPEI mendorong pengusaha UKM untuk menjadi pemain pasar global yang peduli pada keunggulan sumber daya dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya dua faktor itu akan mampu meningkatkan nilai bisnis UKM dan menggerakkan roda ekonomi secara luas.

Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konsultasi ini, LPEI membuka kesempatan bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam rangka mendorong pengembangan ekspor nasional.

Sejak program CPNE dijalankan sudah ada lebih dari 2.500 UKM Berorientasi Ekspor yang mengikuti pelatihan dengan klasifikasi UMKM memiliki produk berorientasi ekspor unggulan, memiliki staf minimal 3 orang, memiliki email, telah memiliki pasar domestik, familiar dengan transaksi elektronik / marketplace. Sejak tahun 2018 para mitra binaan juga sudah diperkaya dengan Digital Handholding Program yaitu pelatihan untuk UMKM agar siap memasuki pasar internasional via marketplace global.

Sebagai lembaga khusus milik pemerintah, strategi dan program kerja LPEI beriringan dengan strategi dan program ekspor pemerintah yang menitikberatkan pada 2 hal yaitu peningkatan daya saing dan diversifikasi pasar produk ekspor.

Saat ini, fasilitas produk yang diberikan LPEI adalah Pembiayaan, Penjamin dan Asuransi serta Jasa Konsultasi yang memberikan daya saing kepada para eksportir, khususnya yang bergerak di sektor bidang prioritas Pemerintah antara lain memberikan nilai tambah (hilirisasi) atau yang mempunyai nilai multiplier tinggi kepada perekonomian.

Dengan total 165 negara tujuan ekspor debitur, LPEI masih terus mendorong perluasan pasar ekspor guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kawasan yang kini dibidik adalah Amerika Latin dan Afrika, demikian pula Asia Selatan, seperti Bangladesh dan Pakistan. Guna memuluskan rencana itu, LPEI bekerja sama dengan kementerian/lembaga daerah terkait kegiatan ekspor baik regional maupun global termasuk kerja sama dengan Eximbank/Export Credit Agency negara lain dan lembaga multilateral.

Di masa pemulihan akibat pandemi, LPEI menilai banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finasial maupun non finansial. Dalam hal bentuk dukungan finansial, LPEI memiliki produk Penjaminan dimana LPEI berperan sebagai credit enhancer yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank.

Adapun dukungan non finansial, salah satunya dilakukan LPEI dengan mendampingi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah melalui program Desa Devisa dengan tujuan UMKM tersebut dapat mandiri mengelola usaha hingga akhirnya mampu melakukan ekspor.