TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penyerapan Anggaran PEN Hingga September 2020 Capai Rp318,48 Triliun

·

Penyerapan Anggaran PEN Hingga September 2020 Capai Rp318,48 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN hadir agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia.

"Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sejak terjadinya pandemi, APBN makin bekerja keras untuk meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat.

Sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi akan pemanfaatannya. Realisasi bidang kesehatan sudah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu Rp87,55 triliun. Bidang perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun. Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun.

Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun. Bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.

Beberapa program baru pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun.

Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN. Bidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, bidang perlindungan sosial Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun, bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun, bidang UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun, pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.

Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun.

Ia juga mengajak agar terus disiplin menerapkan 3 M untuk meminimalkan risiko Covid-19 dalam menjalankan aktivitas.

"Mari terus ikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19. Terus terapkan 3M. Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak," katanya.

Berita lainnya di Headlines