TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga untuk Pemulihan Ekonomi

·

Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga untuk Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan ketiga tahun 2020 tetap terjaga sehingga bisa menopang proses pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator stabilitas sistem keuangan tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Menghadapi ketidakpastian akibat Covid 19, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memperkuat sinerginya dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan IV Tahun 2020 secara virtual pada Selasa (27/10/2020).

Menkeu Sri mengungkapkan, komitmen ini ditegaskan bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh Anggota Komisioner OJK, serta Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kesimpulan rapat berkala KSSK ke-4 tahun 2020, yang sebelumnya telah dilakukan pada hari Jumat 23 Oktober 2020 melalui konferensi video.

Menkeu Sri melihat bahwa aktivitas perekonomian global pada triwulan ketiga tahun 2020 telah menunjukkan adanya pemulihan sesudah mengalami tekanan yang sangat berat pada triwulan ke-2 tahun 2020. Perkembangan tersebut sejalan dengan revisi proyeksi tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi dunia oleh Internasional Monetary Fund (IMF) di mana proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2020 tadinya minus 5,2% yang merupakan proyeksi pada bulan Juni 2020, sekarang direvisi menjadi minus 4,4%.
Menkeu menjelaskan, revisi proyeksi pertumbuhan global oleh IMF tersebut ditopang terutama oleh pemulihan aktivitas ekonomi di triwulan ketiga tahun 2020 di negara-negara maju dan juga di RRT, serta mobilitas global yang kembali meningkat sesudah mulai dilaksanakannya kelonggaran pembatasan sosial.

Untuk Indonesia, Menkeu menegaskan bahwa perekonomian domestik juga berangsur-angsur menunjukkan perbaikan. Perbaikan perekonomian secara berangsur tersebut didorong oleh percepatan realisasi dari stimulus fiskal dalam APBN, dan perbaikan dari sisi ekspor. Belanja pemerintah pada triwulan ketiga meningkat sangat signifikan terutama untuk bantuan sosial dan dukungan kepada usaha terutama UMKM.
Menkeu menyebutkan, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terutama melalui instrumen APBN tersebut bertujuan untuk bisa mengurangi kontraksi yang dalam pada konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Menkeu mengatakan bahwa kinerja ekspor juga menunjukkan perbaikan terutama pada beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp dan waste paper, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) yang ditopang dengan berlanjutnya permintaan global terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan RRT. Meskipun investasi masih terlihat dalam tekanan, beberapa sektor sudah mulai menunjukkan perbaikan seperti sektor bangunan seiring dengan berlanjutnya berbagai proyek-proyek strategis nasional yang mulai dilaksanakan kembali.

“Pemulihan ekonomi didukung oleh stabilitas dari sisi makroekonomi yang dijaga secara baik dan bersama. KSKK akan terus mendukung proses pemulihan ekonomi yang sudah mulai berjalan dengan memobilisasi seluruh instrumen kebijakan dan aspek regulasinya. Koordinasi kebijakan dari anggota KSSK akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan dengan tetap terus menjaga stabilitas sistem keuangan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines