TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

The Last Samurai

·

The Last Samurai

PajakOnline.com—Pro kontra kehadiran UU Cipta Kerja terus terjadi. Para penolak UU Cipta Kerja dan kebijakan lainnya kerap kali diposisikan sebagai kelompok anti Jokowi yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Kerap kali juga orang-orang yang mengkritisi Pak Jokowi tersebut disebut-sebut sebagai kelompok kadrun lah, kelompok pendukung KAMI lah, dan sebagainya.

Kanal Opini Oleh: Timboel Siregar,
Koordinator Advokasi BPJS Watch

Orang yang mengkritisi Pak Jokowi di-framing sebagai kelompok radikal yang memang ingin merebut kekuasaan.

Saya kira tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Banyak orang yang memang mengkritisi kebijakan Pemerintah karena memang ingin melindungi Pak Jokowi dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Saya teringat dengan sebuah film yang berjudul "The Last Samurai".

Dalam film tersebut diceritakan tentang dua kelompok pendukung kaisar yang berseberangan yaitu kelompok yang duduk di pemerintahan yang aktor utamanya adalah sang perdana menteri melawan loyalis kaisar yaitu para Samurai yang ingin tetap melindungi kaisar.

Dalam cerita tersebut perdana menteri dan kabinetnya tidak suka dengan para samurai tersebut dan mereka berusaha membujuk kaisar utk mengeluarkan perwakilan para samurai tersebut dari rapat-rapat yang diselenggarakan kaisar.

Sang perdana menteri memandang para samurai akan mengganggu rencana pemerintah membeli persenjataan dari Amerika.

Para samurai memang tidak setuju pembelian senjata tersebut karena senjata tersebut dikhawtirkan justru akan membunuh rakyat jepang sendiri. Perdana menteri terus meyakini kaisar untuk membeli senjata.

Dalam film tersebut diceritakan sebenarnya motif membeli senjata didasari pada upaya melakukan korupsi dari pembelian senjata tersebut.

Akhirnya pembelian senjata dilakukan dari Amerika, dan diutus seorang kapten tentara Amerika utk melatih tentara Jepang menggunakan senjata tersebut. Dalam kelanjutannya si kapten Amerika ini diminta untuk ikut memerangi para samurai, tapi dia tidak mau dan akhirnya si kapten bergabung dengan para samurai.

Benar sekali senjata tersebut memang digunakan untuk berperang dan membunuh para samurai sebagai lawan politik si perdana menteri. Si kapten tersebut ikut berperang melawan tentara pemerintah dan menyaksikan bagaimana samurai terakhir mati.

Samurai terakhir ini adalah pimpinan samurai, orang kepercayaan Kaisar yang memang ingin melindungi kaisar, yang selama ini menjadi rival si perdana menteri.

Ketika si kapten Amerika ini menghadap kaisar utk menceritakan tentang kematian pimpinan para samurai ini, kaisar bertanya bagaimana cara samurai terakhir ini mati, dijawab mati dengan harakiri karena memang para samurai lainnya sudah mati ditembaki oleh pasukan pemerintah.

Kaisar menangis dan menyesal kenapa harus membeli senjata dari Amerika, yg akhirnya terjadi perang saudara.

Si perdana menteri mencoba meyakini kaisar tetapi kaisar marah besar kepada si perdana menteri dan langsung mengusirnya.

Saya kira Pak Jokowi juga sedang dikelilingi oleh para loyalisnya yang berada di luar pemerintahan yang memang benar-benar mengkritisi kebijakan pemerintah secara obyektif karena kecintaanya kepada Pak Jokowi.

Berita lainnya di Headlines