PajakOnline.com—Pemerintah Daerah, Pemkab, Pemkot mendapatkan kewenangan untuk mengenakan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Opsen disepakati menjadi pengganti skema bagi hasil PKB dan BBNKB yang dirasa terlalu lambat. Padahal, mayoritas kendaraan bermotor khususnya sepeda motor hanya beroperasi dalam 1 kabupaten/kota saja.
“Risikonya (bagi hasil) adalah dengan demikian anggaran dari provinsi ke kabupaten/kota ada jeda waktu,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam Sosialisasi UU HKPD, Kamis (17/3/2022).
Dengan skema opsen, tidak ada lagi jeda antara pemungutan PKB dan BBNKB oleh provinsi (pemprov) dan penyaluran bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Opsen adalah pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenai opsen.
Pada UU HKPD, tarif opsen atas PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak yang terutang. Dengan adanya opsen, maka tarif PKB dan BBNKB pun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tarif pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Tarif PKB maksimal pada UU HKPD diatur sebesar 1,2%, lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif pada UU PDRD yang sebesar 2%. Tarif BBNKB pada UU HKPD ditetapkan maksimal sebesar 12%, lebih rendah dari tarif maksimal pada UU lama sebesar 20%.
“Tarifnya ini sebenarnya sama. Kalau kita lihat dari struktur tarif itu sebetulnya sama, karena 1,2% ada tambahan opsen dan dari opsen tersebut nanti dibagi,” ujar Prima.
Untuk diketahui, UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022 dan ditetapkan berlaku sejak tanggal tersebut. Namun, Pasal 192 UU HKPD memberikan waktu selama 2 tahun bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Ketentuan PKB, BBNKB, dan opsen dalam UU HKPD akan berlaku 3 tahun sejak UU diundangkan yakni pada 5 Januari 2025.
