PajakOnline.com—Kinerja baik APBN berlanjut hingga 31 Januari 2023. Dalam Laporan APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Februari 2023 Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi belanja negara per akhir Januari mencapai Rp141,4 triliun atau mencapai 4,6% Pagu APBN, tumbuh 11,2% (yoy) dibandingkan Januari 2022.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp83,2 triliun (3,7% Pagu), yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp28,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp54,5 triliun. Belanja K/L terutama untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/ bangunan, dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos, dan termasuk kegiatan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L terutama didorong belanja subsidi dan pembayaran program pensiun.
APBN berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, dengan realisasi belanja Kesehatan hingga 31 Januari 2023 sebesar Rp5,3 triliun untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta PBI JKN, pelayanan Kesehatan RS TNI dan Polri, serta pemberian jaminan Kesehatan bagi PNS/TNI/Polri.
Sementara itu, realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp0,9 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Realisasi belanja perlindungan sosial sebesar Rp14,6 triliun digunakan untuk penyaluran bansos berencana dan asistensi penyandang disabilitas, penyaluran bantuan KIP Kuliah, dan belanja subsidi bunga KUR.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Januari 2023 mencapai Rp58,19 triliun (7,1% Pagu), tumbuh 5,9% (yoy), didorong tingginya penyaluran DBH terutama dari DBH Minerba, sedangkan penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada bulan Februari. Sementara itu, komponen TKD lainnya seperti DAK Non-Fisik dan Dana Desa mulai dilakukan penyaluran pada bulan Februari sedangkan DAK Fisik paling cepat dilakukan pada bulan Maret.
