Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Kebijakan ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis analisis risiko (risk-based compliance) guna meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memberikan kepastian bagi wajib pajak.
Dalam surat edaran tersebut, DJP menjelaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan sarana untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian berdasarkan hasil analisis data, informasi, maupun profil kepatuhan.
SP2DK bukan merupakan awal dari pemeriksaan, melainkan bagian dari proses pengawasan administratif.
DJP juga menegaskan bahwa tidak semua SP2DK akan berlanjut ke tahap pemeriksaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan, rata-rata kurang dari 1 persen SP2DK yang diterbitkan berujung pada pemeriksaan pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar potensi permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan penyampaian penjelasan oleh wajib pajak.
Melalui SE-8/PJ/2026, DJP memperkuat pengawasan yang lebih terarah dengan memanfaatkan pemadanan data, teknologi informasi, dan analisis risiko. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela, mendorong transparansi, serta memastikan pemeriksaan hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria risiko tertentu.
DJP mengimbau wajib pajak yang menerima SP2DK untuk memberikan tanggapan secara lengkap dan tepat waktu sesuai data yang dimiliki.
Dengan komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil serta berkeadilan.
