PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merencanakan peningkatan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dengan rentang Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan dari alokasi dana pendidikan tahun 2025 yang sebesar Rp724,3 triliun.
"Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp727 triliun hingga Rp761 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.
Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui beberapa program prioritas, di antaranya penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana-prasarana, serta peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi.
Anggaran juga ditargetkan dapat mendorong penguatan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan vokasi, yang diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp724,3 triliun dialokasikan melalui tiga jalur utama. Pertama, sebesar Rp297,2 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah pusat untuk berbagai program, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyasar 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, dan tunjangan profesi guru (TPG) non pegawai negeri sipil (non-PNS) untuk 477,7 ribu guru.
Kedua, Rp347,1 triliun dibelanjakan melalui transfer ke daerah (TKD), yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 43,4 juta siswa, TPG bagi 1,5 juta guru PNSD dan PPPK, serta dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Jalur ketiga yaitu pembiayaan sebesar Rp80 triliun yang digunakan untuk pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 49.971 orang (kumulatif), beasiswa gelar dan non gelar kerja sama dengan kementerian terkait, hingga pendanaan riset.
Program pendidikan merupakan salah satu dari delapan strategi prioritas pemerintah untuk tahun 2026. Tujuh strategi lainnya meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. (Khairunisa Puspita Sari)
