TRENDING
Pemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LivePajak Ekonomi Digital Tembus Rp57,23 TriliunDJP Perketat Restitusi, Sektor Berisiko Tinggi Jadi PerhatianRestitusi Pajak Turun 37 Persen, DJP Cairkan Rp191,82 TriliunPenerimaan Pajak Capai Rp1.409 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 24,1%Pajak Marketplace Mulai 1 November 2026, Seller Bersiap Dipungut PPh 22 Sebesar 0,5 PersenMenkeu Suahasil Tegaskan Restitusi yang Menjadi Hak Wajib Pajak Tetap DicairkanPengadilan Pajak ke MA Mulai 1 Januari 2027, Transisi Masuk Tahap FinalKanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo, Kerugian Negara Rp996 JutaSebanyak 53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus 2026Pemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LivePajak Ekonomi Digital Tembus Rp57,23 TriliunDJP Perketat Restitusi, Sektor Berisiko Tinggi Jadi PerhatianRestitusi Pajak Turun 37 Persen, DJP Cairkan Rp191,82 TriliunPenerimaan Pajak Capai Rp1.409 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 24,1%Pajak Marketplace Mulai 1 November 2026, Seller Bersiap Dipungut PPh 22 Sebesar 0,5 PersenMenkeu Suahasil Tegaskan Restitusi yang Menjadi Hak Wajib Pajak Tetap DicairkanPengadilan Pajak ke MA Mulai 1 Januari 2027, Transisi Masuk Tahap FinalKanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo, Kerugian Negara Rp996 JutaSebanyak 53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus 2026
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jakarta Lebih Mudah Unduh E‑SPPT PBB 2025 Online

Redaksi PajakOnline · 24 Jun 2025, 16.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerbitkan E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) untuk tahun pajak 2025.

Kini, dokumen yang menjadi dasar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dapat diakses secara online atau daring melalui platform PajakOnline Jakarta. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Transformasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan layanan perpajakan yang lebih modern, mudah, dan efisien.

Dikutip dari keterangan tertulis Bapenda DKI Jakarta, Jumat (20/6/2025), untuk mengunduh E-SPPT secara online, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

Kunjungi Situs Resmi Akses laman: https://pajakonline.jakarta.go.id/login
Login ke Akun Anda Masukkan username dan password yang sudah terdaftar. Centang CAPTCHA, lalu klik MASUK.

Pilih Jenis Pajak Di halaman dasbor, klik JENIS PAJAK, lalu pilih PBB.

Buka Menu Riwayat Pengunduhan Arahkan ke sub-menu RIWAYAT PENGUNDUHAN E-SPPT untuk melihat dokumen yang tersedia.

Unduh Dokumen Pilih tahun pajak 2025 dan klik tombol UNDUH.
Dokumen Siap Digunakan Setelah file berhasil diunduh, buka dokumen tersebut untuk melihat rincian pajak dan data properti Anda.

Agar proses pengunduhan berjalan lancar, pastikan beberapa hal berikut:

Akun PajakOnline Anda aktif dan data login sudah benar.

Periksa kembali isi dokumen setelah diunduh, khususnya alamat objek pajak dan jumlah nilai terutang.

Langkah ini penting untuk memastikan keakuratan informasi dan mencegah potensi kesalahan dalam pembayaran.

Cara Melakukan Pemutakhiran NIK Sebagai Syarat Pembebasan PBB-P2 di Jakarta, Begini Ketentuannya!

Digitalisasi layanan E-SPPT merupakan langkah strategis yang memberikan banyak manfaat. Selain mempercepat akses informasi bagi wajib pajak, sistem ini juga mendorong peningkatan kesadaran pajak.

Pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga secara transparan dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perpajakan.

Jika Anda memerlukan versi cetak atau bantuan teknis, Anda tetap bisa menghubungi layanan bantuan pajak melalui kanal resmi Pajak Online Jakarta.