TRENDING
Pemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LivePajak Ekonomi Digital Tembus Rp57,23 TriliunDJP Perketat Restitusi, Sektor Berisiko Tinggi Jadi PerhatianRestitusi Pajak Turun 37 Persen, DJP Cairkan Rp191,82 TriliunPenerimaan Pajak Capai Rp1.409 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 24,1%Pajak Marketplace Mulai 1 November 2026, Seller Bersiap Dipungut PPh 22 Sebesar 0,5 PersenMenkeu Suahasil Tegaskan Restitusi yang Menjadi Hak Wajib Pajak Tetap DicairkanPengadilan Pajak ke MA Mulai 1 Januari 2027, Transisi Masuk Tahap FinalKanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo, Kerugian Negara Rp996 JutaSebanyak 53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus 2026Pemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LivePajak Ekonomi Digital Tembus Rp57,23 TriliunDJP Perketat Restitusi, Sektor Berisiko Tinggi Jadi PerhatianRestitusi Pajak Turun 37 Persen, DJP Cairkan Rp191,82 TriliunPenerimaan Pajak Capai Rp1.409 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 24,1%Pajak Marketplace Mulai 1 November 2026, Seller Bersiap Dipungut PPh 22 Sebesar 0,5 PersenMenkeu Suahasil Tegaskan Restitusi yang Menjadi Hak Wajib Pajak Tetap DicairkanPengadilan Pajak ke MA Mulai 1 Januari 2027, Transisi Masuk Tahap FinalKanwil DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo, Kerugian Negara Rp996 JutaSebanyak 53.490 Pekerja Kena PHK hingga Agustus 2026
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak

Redaksi PajakOnline · 26 Mei 2025, 08.35 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus diintensifkan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penambahan pemasangan 1.000 unit alat perekam transaksi atau tapping box di berbagai lokasi usaha wajib pajak.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada 2025.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan, tapping box berperan krusial dalam mengawasi kepatuhan penyetoran pajak daerah oleh pelaku usaha.

"Kita akan menambah tapping box lagi, kurang lebih 1.000 unit. Semoga setelah terpasang, PAD kita bisa meningkat," katanya, dikutip Senin (26/5/2025).

Pemasangan alat ini akan difokuskan pada berbagai tempat usaha seperti kafe dan restoran, yang memungkinkan pemkot memantau secara real-time kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang telah dipungut. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah.

Dari sisi pelaku usaha, tapping box akan memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan dan menghitung pajak yang harus disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun Eva mengingatkan agar pelaku usaha memastikan tapping box selalu dalam kondisi aktif, karena semua data pemasukan pajak akan terekam dalam sistem tersebut.

"Semua data pemasukan pajak terekam di situ, jadi tidak boleh dimatikan," tegas Eva.

Dia memperingatkan bahwa apabila ada pelaku usaha yang kedapatan berbuat curang dengan mematikan mesin tersebut, pemkot akan menjatuhkan sanksi berupa penyegelan tempat usaha.

Selain pemasangan tapping box, pemerintah kota juga menggencarkan berbagai upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi langsung kepada wajib pajak, penagihan pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta pengiriman Nota Tagihan Pajak Daerah (NTPKB) untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Eva berharap kesadaran membayar pajak seluruh warga dan perangkat pemerintah daerah semakin meningkat. Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak merupakan faktor penting yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
(Khairunisa Puspita Sari)

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak | PajakOnline