TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Coretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih Terjaga

·

Coretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih Terjaga

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambahkan pilihan hak akses baru dalam sistem administrasi perpajakan Coretax untuk penandatangan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26. 

Fitur ini memungkinkan penandatangan SPT menjalankan kewenangannya tanpa harus melihat rincian penghasilan dan pemotongan pajak seluruh pegawai.

Hak akses baru tersebut bernama “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)”. Melalui opsi ini, pihak yang ditunjuk tetap dapat menandatangani SPT, tetapi aksesnya dibatasi hanya pada bagian induk SPT dan tidak mencakup lampiran yang memuat perincian pemotongan pajak karyawan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pengaturan kewenangan pengguna di Coretax untuk menyesuaikan akses dengan tugas, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing pihak di perusahaan.

Dua Pilihan Hak Akses Penandatangan SPT

Dengan penambahan fitur tersebut, terdapat dua pilihan hak akses penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang perlu dipahami wajib pajak badan.

Pertama, Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26. Pengguna dengan kewenangan ini dapat melihat induk SPT beserta seluruh lampirannya. Hak akses tersebut sesuai untuk personel yang memang membutuhkan informasi lengkap dalam menjalankan tugas perpajakan.

Kedua, Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk). Pengguna dapat menandatangani SPT, tetapi tidak dapat membuka lampiran IA, IB, II, dan III yang memuat rincian daftar pemotongan PPh.

Dengan pemisahan tersebut, perusahaan dapat memberikan kewenangan penandatanganan kepada pimpinan atau direktur tanpa otomatis membuka seluruh informasi penghasilan pegawai.

DJP menjelaskan fitur ini disediakan sebagai alternatif untuk menjaga kerahasiaan data penghasilan atau gaji pegawai tanpa menghilangkan kewenangan penandatangan SPT.

Direktur Tidak Harus Mengakses Seluruh Rincian Gaji

Dalam praktik administrasi perusahaan, penandatangan SPT dan petugas yang mengelola data penggajian tidak selalu merupakan orang yang sama.

Tim sumber daya manusia (HR), penggajian (payroll), keuangan, atau staf pajak dapat memerlukan akses terperinci untuk menyiapkan dokumen dan memastikan perhitungan pajak sesuai dengan data penghasilan pegawai.

Sebaliknya, direktur atau pimpinan perusahaan mungkin hanya memerlukan akses untuk memeriksa informasi utama dan memberikan persetujuan melalui penandatanganan SPT.

Pembatasan hak akses memungkinkan perusahaan memisahkan fungsi penyusunan, pemeriksaan, dan persetujuan dokumen perpajakan. Pendekatan ini juga mendukung prinsip pembatasan akses berdasarkan kebutuhan pekerjaan.

Fitur tersebut bukan pengganti kewajiban perusahaan untuk menjaga keamanan data. Pengelolaan akun, penetapan pihak yang berwenang, dan pemeriksaan kembali hak akses tetap diperlukan.

DJP mengimbau pemotong pajak untuk memeriksa kembali daftar pihak terkait yang telah terdaftar dalam akun Coretax. Perusahaan perlu memastikan setiap pengguna memiliki kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Peninjauan dapat dilakukan dengan mengevaluasi siapa saja yang berhak menyusun SPT, mengakses lampiran, serta menandatangani laporan perpajakan.

Apabila pimpinan hanya memerlukan kewenangan penandatanganan, perusahaan dapat mempertimbangkan pilihan “Hanya Induk”. Sementara itu, petugas yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pemeriksaan terperinci tetap memerlukan akses sesuai pekerjaannya.

Langkah ini penting untuk mengurangi risiko terbukanya data penghasilan karyawan kepada pihak yang tidak memerlukannya dalam pelaksanaan tugas.

Hak Akses Merupakan Bagian dari Tata Kelola Coretax

Dalam administrasi Coretax, role access atau hak akses menentukan tindakan dan informasi yang dapat digunakan oleh masing-masing pengguna. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan melalui akun pengguna yang memiliki kewenangan sesuai penugasannya.

DJP juga menjelaskan pentingnya pengaturan peran pengguna untuk mengendalikan akses terhadap dokumen perpajakan, termasuk bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 dan SPT Masa.

Dengan demikian, penambahan opsi penandatangan SPT yang hanya dapat melihat induk laporan merupakan langkah yang relevan bagi perusahaan dengan kebutuhan pemisahan kewenangan dan perlindungan informasi penggajian.

Bagi wajib pajak badan, perhatian utama bukan hanya memastikan SPT ditandatangani oleh pihak yang berwenang, melainkan juga memastikan data yang sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang memang membutuhkannya.

Berita lainnya di Headlines