TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5%

·

IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Stagnan di Angka 5%

PajakOnline.com—Lembaga Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan stagnasi di angka 5% pada 2023 dan 2024. Proyeksi ekonomi Indonesia ini jauh lebih baik dibandingkan perkiraan IMF untuk global yang berada di kisaran angka 3% pada 2023 dan 2,9% tahun depan.

"Dalam pandangan proyeksi IMF, tingkat inflasi negara berkembang, termasuk Indonesia, bergerak lebih teregulasi," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, dikutip hari ini.

Menurutnya, komponen harga komoditas dalam perhitungan inflasi inti tidaklah terlalu besar, di saat dampak dari guncangan ketidakpastian global yang salah satunya datang dari kebijakan moneter Amerika Serikat (AS). Faktor tersebut memiliki dampak yang lebih terukur pada negara berkembang.

Di antara negara-negara maju, prospek pertumbuhan AS telah direvisi naik, dengan konsumsi dan investasi yang tangguh, sementara aktivitas kawasan Euro direvisi turun.

Banyak negara emerging market juga terbukti tangguh, kecuali Tiongkok, yang menghadapi tantangan yang semakin besar akibat krisis real estat dan melemahnya kepercayaan diri.

Untuk Indonesia, perkiraan ini tidak berubah dari laporan sebelumnya. Tetapi, IMF memprediksi tingkat inflasi di dalam negeri bisa mencapai 3,6% (year-on-year/yoy) pada akhir 2023. Namun, laju inflasi diyakini akan melandai 2,5% (yoy) pada tahun depan.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI didasarkan pada kebijakan pemerintah yang mempertahankan kebijakan fiskal yang netral, disertai dengan kebijakan pajak dan reformasi administrasi yang moderat, realisasi belanja negara, dan peningkatan belanja modal secara bertahap dalam jangka menengah.

"Sehingga saat ini dan ke depannya menunjukan ekonomi Indonesia masih solid sehingga resiliensi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian dan peningkatan risiko global," katanya.(Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines