TRENDING
Resensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik Membesar
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Dapat Pinjaman dari Australia Rp15 Triliun

·

Indonesia Dapat Pinjaman dari Australia Rp15 Triliun

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dukungan finansial senilai AUD1,5 miliar atau sekitar Rp15 triliun dari Pemerintah Australia yang dapat dibayarkan kembali selama 15 tahun.

Kesepakatan ini merupakan salah satu wujud kemitraan strategis komprehensif dan persahabatan antara Australia dan Indonesia, khususnya dalam memerangi virus corona. Dukungan ini juga dalam rangka mendukung Program Covid-19 Active Response and Expenditure Support (CARES), yang diorganisir oleh Asian Development Bank (ADB).

Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Pernyataan Pers Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Australia dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 secara virtual belum lama ini atau pada Kamis (12/11/2020).

Menkeu mengapresiasi komitmen berkelanjutan dan kemitraan antara Indonesia dan Australia dapat memperkuat hubungan antar keduanya. Dukungan finansial ini untuk mendukung pembiayaan anggaran Indonesia di tahun 2020 yang berfokus pada pengendalian krisis akibat Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Hal ini sangat penting terutama pada saat menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dalam lingkup global. Kita semua memahami bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat menantang bagi kita semua,” ungkap Menkeu.

Instrumen fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan terpenting ketika perekonomian dan masyarakat terpukul akibat pandemi covid, baik untuk mendukung bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi masyarakat maupun demi mendukung dunia usaha.

“Jadi semua bagian dari masyarakat terdampak oleh covid-19. Di sinilah peran kebijakan fiskal bersama dengan instrumen lain seperti kebijakan moneter untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan selama masa yang sangat sulit ini,” jelas Menkeu.

Dalam konteks tersebut, Menkeu menambahkan persahabatan dan kemitraan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia menggarisbawahi tidak hanya hubungan yang kuat tetapi juga memberi pemahaman sebagai negara tetangga memiliki tujuan untuk memulihkan dan mengatasi bersama dampak pandemi covid.

“Kami sangat menghargai dukungan dari pemerintah Australia dan saya berharap kedua negara pulih dengan sangat kuat dan segera dari COVID-19 ini, sehingga kita dapat bertemu satu sama lain secara fisik,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines