TRENDING
Bebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan Sanksi
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat Di Tengah Resesi

·

Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat Di Tengah Resesi

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai daya tahan perekonomian Indonesia masih cukup kuat dibandingkan negara-negara lain yang sudah masuk jurang resesi.

Pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 5,32% di kuartal II-2020 belum lebih dalam dari dibandingkan Indonesia. Salah satunya pada Amerika Serikat, Spanyol dan Malaysia yang mengalami kontraksi cukup dalam.

"Kalau dilihat daya tahan, kontraksi kita tidak sedalam negara lain, masih cukup resilience dibanding negara lain, karena kalau kita lihat Malaysia, Spayol kontraksinya ekonominya cukup dalam jadi daya tahan ekonomi Indonesia tetap terjaga walaupun Covid nya masih ada," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (28/8/2020).

Dia menambahkan, pemerintah terus memberikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini menyasar banyak klaster mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, bantuan dunia usaha, hingga pemerintah daerah (pemda).

"Kita juga merealokasi anggara di Kementerian untuk kita fokuskan untuk kesehatan," jelasnya.

Kata dia, pemerintah sudah menyasar 29 juta masyarakat atau 40% kelompok miskin melalui berbagai program bantuan sosial. Tujuannya agar daya beli kelompok ini tetap terjaga dan berdampak pada perekonomian nasional.

"Jadi kalau dari resources APBN 2020, sudah banyak untuk dorong konsumsi dan investasi, instrumen kita gunakan semua, dari insentif pajak, belanja tambahan, sampai penempatan dana. Kita berharap daya tahan Indonesia cukup tetap terjaga walaupun tekanan tetap ada karena Covid-nya masih ada," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines