TRENDING
Coretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Komunitas Investor HIQ Perjuangkan Kemerdekaan Ekonomi

· ·

Komunitas Investor HIQ Perjuangkan Kemerdekaan Ekonomi

PajakOnline.com— Saat resesi, di tengah pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian, semakin mengobarkan semangat perjuangan Komunitas Investor Hollistic Investment Quotient (HIQ) yang berupaya dengan langkah nyata mendukung penuh pemerintah untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Komunitas Investor HIQ melakukan deklarasi bertemakan “Kemerdekaan Ekonomi dan Finansial Bangsa Indonesia“.

Deklarasi berlangsung secara Live Zoom dipimpin langsung oleh Ketua Umum Investor HIQ, Sandra Erawanto didampingi Sekjen, Kukuh Pamuji di Jakarta, Senin, (17/8/2020).

Sandra Erawanto mengatakan, komunitas Investor HIQ hadir untuk menjadi bagian solusi bangsa meraih kemerdekaan ekonomi dan finansial dengan berbagai inovasi yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pendiri dan penulis buku HIQ, Kapten Sar bersyukur atas lahirnya komunitas investor HIQ, dan mengajak semua elemen bangsa Indonesia untuk sadar dan bangkit terhadap fakta bahwa tatanan ekonomi yang ada saat ini belum memberikan kemerdekaan ekonomi dan finansial yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Sekjen, Kukuh Pamuji berharap Komunitas HIQ dapat membantu membangkitkan pergerakan perjuangan rakyat dalam meraih dan merebut kembali kemerdekaan ekonomi dan finansial untuk mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia yang mandiri, bahagia, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Berita lainnya di Headlines