TRENDING
Pemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak Diproses
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Mulai 15 Juni 2020, Layanan Tatap Muka DJP Dibuka Kembali

· ·

Mulai 15 Juni 2020, Layanan Tatap Muka DJP Dibuka Kembali

PajakOnline.com—Layanan tatap muka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibuka kembali, pada Senin 15 Juni 2020 mendatang. Pembukaan layanan tatap muka ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2020. SE yang ditetapkan pada 5 Juni 2020 ini berlaku mulai 15 Juni 2020. Pembukaan ini juga diinformasikan oleh call center DJP, Kring Pajak, dan melalui cuitan di akun media sosial resmi DJP du Twitter.

“Layanan Direktorat Jenderal Pajak telah dibuka mulai tanggal 2 Juni 2020 untuk layanan telepon Kring Pajak 1500200 dan tanggal 15 Juni 2020 untuk layanan tatap muka,” demikian informasi yang disampaikan akun Twitter @kring_pajak, seperti kami kutip hari ini Selasa (9/6/2020).

Dalam SE tersebut disampaikan ada beberapa layanan yang tetap diakses secara online yakni
1.Pendaftaran NPWP
2.Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-Filing.
3.Surat Keterangan Fiskal (SKF).
4.Surat Keterangan Penerbitan formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan (validasi SSP PPhTB).
5.Aktivasi dan electronic filing identification number (EFIN).
6.Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).

“Unit kerja mengatur antrean pengguna layanan sesuai kapasitas TPT [tempat pelayanan terpadu] dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dapat menggunakan aplikasi sistem antrean online,” demikian penggalan ketentuan dalam panduan pemberian layanan yang ada di SE-33/PJ/2020.

DJP memberlakukan dua ketentuan, mulai 2 Juni 2020, pegawai work from office (WFO) sebanyak 25% tiap unit kerja. Dan mulai 15 Juni 2020 nanti, pegawai WFO sejumlah 50% tiap unit kerja. Pengaturan jadwal dilakukan kepala unit kerjanya masing-masing.

Berita lainnya di Headlines