PajakOnline| Konflik militer antara Thailand dan Kamboja kembali pecah di wilayah perbatasan yang disengketakan, memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan menewaskan puluhan orang sejak eskalasi terbaru awal bulan Desember 2025 ini.
Sengketa yang berlangsung sejak puluhan tahun kembali meningkat menjadi bentrokan bersenjata serius, termasuk serangan udara dan tembakan artileri, dengan kedua belah pihak saling tuding sebagai pemicu utama.
Pertempuran terbaru dimulai pada awal Desember 2025, ketika militer Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja dalam operasi yang diklaim sebagai respons terhadap provokasi di perbatasan. Serangan ini diikuti oleh bentrokan artileri dan tembakan lintas garis perbatasan, yang menyebabkan sejumlah korban di kedua sisi.
Pemerintah Thailand melaporkan kematian warga sipil dan personel militer, sementara otoritas Kamboja juga mencatat korban di pihak mereka, meskipun rincian yang dikeluarkan berbeda antara kedua negara. Beberapa laporan independen menyebut adanya kematian warga sipil termasuk anak-anak akibat tembakan artileri di daerah pemukiman.
Kedua negara telah menutup sementara pos lintas perbatasan dan memperketat kontrol militer di wilayah yang disengketakan. Imbauan keselamatan juga dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dekat zona konflik agar menjauh dari daerah perbatasan.
Komunitas internasional menyuarakan kekhawatiran tentang eskalasi perang yang lebih luas. Termasuk, Tax Payer Community yang mendukung dan menyuarakan terus upaya terciptanya perdamaian dunia.
“Kami menyuarakan mendukung penyelesaian konflik secara damai.
Kami yakin, para pembayar pajak tidak mau uangnya digunakan untuk membunuh sesama umat manusia di dunia,” kata Ketua Tax Payer Community Abdul Koni.
Oleh karena itu, Tax Payer Community mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa di dunia bahwa peperangan hanya menyisakan kerugian bagi masyarakat pembayar pajak. Tidak ada yang menang kalau harus dibayar dengan nyawa masyarakat pembayar pajak.
Seruan untuk menghormati hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil juga disampaikan organisasi hak asasi global menyusul laporan tentang infrastruktur sipil yang rusak akibat intensitas tembakan artileri dan serangan udara.
