TRENDING
Shopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset Kripto
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

· ·

Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

PajakOnline.com—

Syarat Pembuatan Permohonan 

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat (4) , Pasal 10 Ayat 2 Juncto Kep. Men. Nomor 606/KMK.04/1994 Jo KEP - 53/PJ.4/1995 tgl 23 Juni 1995, 251/KMK.04/1995


Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak harus dibuat,

  1. Secara tertulis dengan menggunakan formulir bentuk

  2. Satu permohonan untuk setiap STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding

  3. Sebeum saat jatuh tempo dari STP / SKPKB / SKPKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding
    Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sesudah jatuh tempo apabila mengalami hal di luar kekuasaan Wajib Pajak, a.l:

  4. Wajib Pajak dengan cukup bukti menerima STP, SKPKB dan SKPKBT sesudah tanggal jatuh tempo

  5. Wajib Pajak dengan cukup bukti tidak dapat memenuhi batas waktu permohonan karena mengalami hal di luar kekuasaannya.



Alasan Permohonan 

- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
- Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan

Bentuk Jaminan 

Bentuk jaminan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dapat berupa:

  1. Bank Garansi

  2. Perhiasan

  3. Gadai barang bergerak yang bisa dijadikan jaminan seperti surat efek, perhiasan, dsb.

  4. Penyerahan hak secara kepercayaan (fiduciaire eigendoms overdracht) yaitu semacam gadai barang bergerak , tetapi barang itu tidak diserahkan kepada KPP, melainkan dapat terus dipakai atau disimpan oleh yang memberi gadai.

  5. Hipotik

  6. Penanggungan utang oleh pihak ketiga Keputusan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dapat berupa menerima seluruhnya , menerima sebagian atau menolak. Bagi Wajib Pajak yang surat permohonan mengangsur/ menunda pembayaran pajaknya disetujui seluruhnya atau sebagian oleh Kepala KPP, tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai saat pembayaran.

Dasar penghitungan bunga penagihan tidak termasuk bunga dan atau denda sebagaimana yang tercantum dalam STP/SKPKB/ SKPKBT/SK. Pembetulan /SK. Keberatan dan Banding / Pajak Banding. Bunga yang dihitung tersebut ditagih dengan STP :

-

Bagi Wajib Pajak yang mengangsur pembayaran pajak, STP dikeluarkan setiap tangggal jatuh tempo angsuran.

-

Bagi Wajib Pajak yang menunda pembayaran, STP dikeluarkan pada saat jatuh tempo pembayaran penundaan.

-

Untuk sementara STP atas bunga penagihan hanya diterbitkan apabila bunga penagihan berjumlah Rp 1000,00 (seribu rupiah ) atau lebih.
Wan Prestatif 

Menurut pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ.4/1995 tindakan penagihan dengan surat paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah mendapat keputusan Kepala KPP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak melaksanakan keputusan tersebut (ingkar). Ketentuan memperhitungkan bunga penagihan tetap harus diikuti Pasal 19 Undang-Undang KUP, yaitu bunga 2% per bulan .

Penghapusan Piutang Pajak 
-

Piutang yang dapat dihapuskan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

-

Piutang pajak tersebut tercantum dalam surat Tagihan Pajak, SKPKB atau SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Putusan Banding yang diperkirakan atau tidak mungkin lagi dapat ditagih. Piutang pajak yang tercantum tersebut adalah untuk menjamin bahwa piutang pajak telah benar-benar ditatausahakan sebagai piutang pajak berdasarkan peraturan yang ada.

Piutang Pajak Tidak Dapat atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi 

Jika Wajib Pajak telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris maka diperlukan dokumen-dokumen yang perlu untuk mendukung alasan penghapusan piutang pajak tersebut, misalnya: Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat, atau rumah sakit, Surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris serta keterangan / petunjuk bahwa WP/Penanggung Pajak tidak meninggalkan harta warisan. Apabila WP meninggal dunia meninggalkan warisan, maka penagihan (dengan Surat Paksa) ditujukan kepada ahli warisnya atau kepada pelaksana Surat Wasiat.

Bila WP/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena:

1.

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak memberitahukan alamat barunya, diperlukan Surat keterangan dari Pejabat Daerah Setempat (minimal Lurah) tentang hal tersebut.

2.

WP/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia, diperlukan keterangan yang menyatakan hal itu dari :

- Pejabat daerah setempat yang menyatakan ketidak beradaannya pada alamat yang dimaksud
- Pejabat imigrasi yang memberikan izin meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Kepada kedua golongan di atas, usul penghapusan baru dapat dibuat setelah memenuhi persyaratan daluwarsa.

Wajib Pajak Tidak Mempunyai Kekayaan Lagi 

1.

WP/Penanggung Pajak Badan dapat dikatakan tidak mempunyai harta kekayaan lagi (aktivanya telah habis terjual namun masih memiliki utang termasuk utang pajak ) apabila ada dokumen-dokumen yang mendukung kebenarannya, antara lain: akte pembubaran, neraca likuidasi, pernyataan kepailitan. Utang pajak yang masih tersisa tersebut ditagih terus kepada wakilnya ( Pasal 32 Ayat (1) KUP). Pengecualian terhadap wakil yang dapat meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

2.

Bagi WP/ Penanggung Pajak Perseorangan, untuk menghapuskan pajaknya diperlukan :

-

Surat Keterangan dari Pejabat Daerah setempat yang menyatakan hal itu.

-

Surat Keterangan dari pemberi kerja apabila WP/Penanggung Pajak menjadi karyawan, tentang besarnya penghasilan yang diterima.

Keterangan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan fiskus untuk meneliti WP.

Sesuai Pasal 22 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 JO Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, piutang pajak yang tercantum dalam STP / SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan dan Permohonan banding dapat dihapuskan apabila hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

Berita lainnya di Headlines