TRENDING
Shopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDJP Buka Seleksi Penyedia Printer Meterai Digital, Ini 13 Syarat yang Wajib Dipenuhi PerusahaanDJP Hapus Sanksi Pajak: Bukan Tax Amnesty, Pokok Utang Tetap Wajib DibayarMulai Hari Ini, Izin Konsultan Pajak Wajib Lewat Satu-ProfKeu, Permohonan di Luar Sistem Tak DiprosesMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset Kripto
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi: Momentum Aktivitas Ekspor Naik, Jangan Kita Lewatkan!

·

Presiden Jokowi: Momentum Aktivitas Ekspor Naik, Jangan Kita Lewatkan!

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah melihat aktivitas ekspor yang trennya naik, baik bulan Mei maupun Juli 2020 ini sehingga momentum ini agar jangan dilewatkan.

”Koperasi juga sama, saya ingin indikator-indikator yang tadi saya sampaikan itu diikuti gerakkan koperasi secepat-cepatnya juga memberikan dorongan pinjaman kepada pelaku-pelaku usaha, utamanya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” kata Presiden Jokowi dalam acara Penyaluran Dana Bergulir untuk Koperasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut, Presiden mengaku senang karena telah disiapkan oleh Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) Rp1 triliun. Kepala Negara meminta agar hal ini segera diberikan kepada koperasi-koperasi dan selanjutnya juga diberikan kepada anggota-anggotanya pelaku usaha secepat-cepatnya.

”Kita hanya punya waktu untuk ungkitan ini Juli, Agustus, September. Kalau kita mengungkit ini, Insya Allah nanti di kuartal keempat lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September,” kata Presiden yang mengakui juga menyampaikan hal sama kepada semua menteri untuk belanja dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) pada tiga bulan tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan, agar semua koperasi bergerak, sebentar lagi di awal Agustus ini juga akan diberikan bantuan modal kerja produktif pada 12 juta UMKM yang diharapkan akan mengungkit ekonomi kita.

Prosesnya, Presiden harapkan baik di LPDB maupun koperasi sederhana dan cepat untuk disalurkan. Kepala Negara tidak ingin koperasinya tutup baru dibantu, sehingga enggak ada artinya. Untuk itu, Presiden minta agar jangan menunggu ke pelaku usaha untuk membantu jadi gunakan tambahan modal kerja produktif untuk menggerakkan ekonomi, utamanya yang berada di daerah.

”Sekali lagi saya harapkan ini adalah awal dari pemberian bantuan likuiditas pada koperasi dan kita harapkan jumlah yang tadi saya sampaikan Rp1 triliun itu betul-betul nanti segera bisa disalurkan secepat-cepatnya kepada koperasi-koperasi yang ada di Tanah Air,” kata Presiden Jokowi.

Berita lainnya di Headlines