PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai dampak peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Palestina serta inflasi tinggi di Amerika Serikat terhadap ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) dan lembaga keuangan lain terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan sektor keuangan dunia.
“Kami tetap waspada dan turut menjaga stabilitas ekonomi,” kata Suahasil dikutip dari Antara, Jumat (19/4/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menguraikan tantangan jangka menengah yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan digitalisasi serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.
Dia mengatakan, hal tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia. Tentu tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Memang tidak mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang terus mapan,” katanya.
Untuk itu, pihaknya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja berkualitas, dan produktivitas yang tinggi. Maka untuk mendorong pertumbuhan tersebut, dapat didukung dengan kebijakan fiskal dari pemerintah.
Di sisi lain, Suahasil juga menyoroti pentingnya investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang berasal dari APBN, APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan untuk mencapai target pertumbuhan.
Dalam hal ini, Kemenkeu berperan menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi perpajakan, digitalisasi, serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi. “Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi.
Kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” katanya.
Suahasil juga menyoroti perlunya mengelola belanja pemerintah dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mendorong produktivitas serta mendorong program perlindungan sosial yang kuat. Dia juga berharap agar desain rencana kerja pemerintah ke depannya dapat bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.
Baca Juga:
