TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bio Farma Kebut Produksi Vaksin Covid-19 Merah Putih

·

Bio Farma Kebut Produksi Vaksin Covid-19 Merah Putih

PajakOnline.com—Kendati Indonesia telah melakukan vaksinasi tahap pertama dengan menggunakan vaksin Covid-19 hasil produksi Sinovac, China. Namun, pemerintah belum bisa memastikan ketahanan stok vaksin Covid-19 yang diperoleh dari hasil kerja sama multilateral akan berlangsung lama.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Indonesia perlu mengembangkan vaksin Merah Putih secara cepat untuk menghindari ketergantungan bahan baku vaksin dan vaksin jadi hasil buah tangan perusahaan global. Hal ini sekaligus merealisasikan harapan kemandirian di sektor kesehatan dalam negeri.

"Kita juga belum tahu vaksin ini akan bertahan berapa lama, sehingga kita membutuhkan ketahanan dalam negeri sehingga kita tidak bergantung lagi ke barang-barang (kesehatan) impor," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, pada hari ini Kamis (14/1/2021).

Honesti mengatakan, pengalaman ketergantungan Indonesia kepada negara lain di sektor farmasi saat pandemi Covid-19, membuat pemerintah mengalami kesulitan melakukan supply kepada masyarakat.

"Pengalaman kita selama pandemi ini kebergantungan yang sangat tinggi itu juga membuat kita susah untuk mendapatkan supply. Dengan demikian adanya vaksin merah putih ini kami optimis, harapan dari pemerintah bahwa adanya kemandirian kesehatan Indonesia ini bisa kita perbaiki kedepannya," katanya.

Meski begitu, manajemen Bio Farma mengakui, produksi vaksin Merah Putih belum bisa diselesaikan sepanjang tahun 2021. Produksi vaksin sendiri ditargetkan akan dilakukan pada kuartal III tahun ini. Dengan begitu, vaksin Merah Putih tidak masuk dalam program vaksinasi pemerintah untuk periode 2021.

"Dan prosesnya, diskusi kami dengan lembaga-lembaga penelitian, memang timeline-nya vaksin tidak bisa selesai di tahun 2021. Sehingga vaksin merah putih tidak bisa masuk di program supply kita untuk penanganan Covid di tahun 2021," ujarnya.

Saat ini vaksin Covid-19 tersebut masih dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan sejumlah perguruan tinggi dalam negeri. Di mana, progresnya telah mencapai 60 persen dan direncanakan pada Maret tahun ini, bibit vaksin akan diserahkan kepada Bio Farma untuk ditindaklanjuti.

"Tapi seperti yang disampaikan Pak Menkes (Budi Karya Sumadi) tadi, rencana kalau dari lembaga Eijkman ini bisa sampai di kita di kuartal I-2021 ini, kita proses berupa karakterisasi, uji klinis, dan sebagainnya, kalau semuanya berjalan lancar, kami berharap di kuartal III kita sudah bisa memproduksi vaksin merah putih ini sebagai bagian dari kemandirian kesehatan di Indonesia," kata Honesti.

Berita lainnya di Headlines