TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Bikin Surat Perintah Pengawasan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

· ·

DJP Bikin Surat Perintah Pengawasan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan pedoman baru yang menitikberatkan pada pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengumpulan data yang lebih terintegrasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperluas basis pajak nasional.

Penguatan pengawasan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja DJP dalam melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar, secara lebih sistematis, seragam, dan berkesinambungan.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Surat Perintah Pengawasan (SP2). Dokumen ini menjadi dasar administratif bagi petugas pajak untuk menjalankan kegiatan pengawasan sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk pengumpulan data, analisis kepatuhan, serta tindak lanjut terhadap potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Dalam pelaksanaannya, DJP menerapkan dua metode utama pengumpulan data. Pertama, pengumpulan data lapangan, yaitu melalui kunjungan ke tempat tinggal, lokasi usaha, atau tempat kegiatan wajib pajak guna memperoleh informasi mengenai subjek dan objek pajak secara langsung. Kedua, pengumpulan data nonlapangan, yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi, data administrasi perpajakan, pertukaran data antarinstansi, serta berbagai sumber data elektronik lainnya.

Selain mengoptimalkan kegiatan lapangan, DJP juga memperluas penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Sistem administrasi perpajakan kini memungkinkan analisis data dilakukan secara lebih cepat dan akurat sehingga kantor pajak dapat mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan berdasarkan profil wajib pajak. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus selalu melakukan pemeriksaan langsung.

Pedoman baru tersebut juga mengatur proses pengawasan terhadap masyarakat atau badan usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Melalui mekanisme Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE), DJP dapat memetakan pihak-pihak yang memiliki potensi kewajiban perpajakan untuk selanjutnya diberikan edukasi maupun dilakukan proses ekstensifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah implementasi kebijakan baru ini, DJP menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tetap dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Menanggapi beredarnya informasi mengenai keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, DJP menjelaskan bahwa unsur kewilayahan tersebut hanya dapat memberikan pendampingan apabila diperlukan dan bukan bertugas melakukan pemeriksaan, pemungutan, ataupun pengawasan perpajakan. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada petugas DJP.

Menurut DJP, penerbitan SE-8/PJ/2026 bukan menghadirkan kebijakan pengawasan yang sepenuhnya baru, melainkan menyempurnakan tata cara pelaksanaan yang selama ini telah berjalan. Kegiatan seperti observasi lapangan, pengumpulan data, dan pembangunan basis informasi tetap dilakukan, namun kini didukung oleh tata kelola yang lebih terstruktur, pemanfaatan teknologi digital, serta pendekatan berbasis analisis risiko.

Melalui penguatan sistem pengawasan ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak terus meningkat sehingga penerimaan negara dapat tumbuh secara berkelanjutan. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dan data yang lebih komprehensif diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berita lainnya di Headlines