TRENDING
Pemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di Bursa
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Perkuat Pengawasan Berbasis Data Lewat SE-8/PJ/2026

· ·

DJP Perkuat Pengawasan Berbasis Data Lewat SE-8/PJ/2026

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Pedoman ini menegaskan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis data dan analisis risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dalam surat edaran tersebut, DJP mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber data perpajakan, hasil analisis kepatuhan, serta teknologi informasi dalam mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih terukur dan objektif sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan tingkat risiko masing-masing wajib pajak.

SE-8/PJ/2026 juga menegaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan bagian dari proses pengawasan administratif, bukan pemeriksaan pajak. Melalui SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas data yang dimiliki DJP sebelum dilakukan langkah penegakan hukum lebih lanjut.

Sejalan dengan transformasi digital administrasi perpajakan, DJP terus memperkuat integrasi data dan pemanfaatan Coretax Administration System guna meningkatkan kualitas analisis risiko, mempercepat proses pengawasan, dan mendukung pelayanan perpajakan yang lebih modern. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengawasan yang lebih akurat sekaligus meminimalkan tindakan pemeriksaan yang tidak diperlukan.

Kebijakan pengawasan berbasis data ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi, praktisi, dan konsultan pajak. Mereka menilai keberhasilan implementasi SE-8/PJ/2026 akan sangat bergantung pada kualitas data, akurasi analisis risiko, perlindungan kerahasiaan informasi wajib pajak, serta konsistensi penerapan ketentuan di seluruh unit kerja DJP.

Melalui pendekatan berbasis data dan risiko, DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak secara berkelanjutan, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Berita lainnya di Headlines