TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ekonomi Indonesia Menuju Perbaikan

·

Ekonomi Indonesia Menuju Perbaikan

PajakOnline.com—Mulai dilaksanakannya program vaksinasi menambah optimisme, namun demikian beberapa indikator ekonomi bergerak secara bervariasi. Pada bulan Januari, PMI Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansinya di level 52,2, naik dari 51,3 pada Desember 2020.

Peningkatan kinerja tersebut didorong oleh ekspansi yang solid dan menunjukkan pemulihan permintaan. Sejalan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2021 mencatat surplus dan mencapai USD1,96 miliar didukung oleh pertumbuhan ekspor yang lebih kuat, utamanya peningkatan ekspor minyak goreng kelapa sawit dan biji kakao.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menguat, seiring peran penting program perlindungan sosial dalam memberikan bantalan bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Sementara itu, indikator konsumsi listrik Januari 2021 tumbuh positif, utamanya pada kelompok rumah tangga yang tumbuh 22,4 persen (yoy). Konsumsi listrik kelompok industri juga membaik, tumbuh 2,1 persen (mtm) sejalan dengan peningkatan PMI Manufaktur.

APBN 2020 telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19, sebagai instrumen countercyclical APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam di tahun 2020. Kerja keras APBN akan berlanjut di 2021 untuk melanjutkan perannya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal dan APBN 2021 yang disusun secara ekspansif dan konsolidatif digunakan secara optimal. Percepatan program vaksinasi yang mulai berjalan diharapkan mampu menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk kembali menghidupkan aktivitas ekonomi.
Di samping itu, implementasi reformasi struktral seperti penerbitan aturan turunan UU Ciptaker dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) berpotensi mendorong peningkatan ease of doing business, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi pada periode pemulihan perekonomian.

Bersambung

Berita lainnya di Headlines