TRENDING
Demo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan SanksiDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPemerintah Tanggung 100% PPN Tiket Pesawat Nataru, Ini Jadwal dan SyaratnyaUpaya DJP Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Relaksasi SanksiSambut Hari Oeang Ke-80, Kanwil DJP Banten Berbagi Untuk Masyarakat BaduyShopee Siapkan Faktur Pajak November 2026, Pedagang Diminta Periksa Data dan Dokumen PerpajakanBursa Saham Tertekan, Konflik Regional Memburuk, Rupiah AnjlokCoretax Tak Lagi Gunakan Skema Delta, DJP Terapkan Replace untuk Pembetulan SPTDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Ini Cara dan SolusinyaBebas Pajak Karyawan dan Kenaikan PTKP 2027, Pemerintah Siapkan 9 Stimulus EkonomiPemerintah Kejar Sisa Target Pajak Rp750 Triliun, Andalkan Marketplace, PPN Digital, dan Penghapusan Sanksi
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Gelombang PHK Akibat Corona Harus Diantisipasi

·

Gelombang PHK Akibat Corona Harus Diantisipasi

PajakOnline.com—Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kadernya, terutama yang menjadi kepala daerah dan pimpinan dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi gelombang PHK akibat wabah virus corona atau Covid-19.

"Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader Partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, melalui keterangan tertulis yang diterima PajakOnline.com, Kamis (16/4/2020).

Dalam situasi seperti ini, sambung Hasto, sektor pangan harus digenjot melalui gerakan menanam tanaman apapun yang bisa dimakan. Selain hal itu, para kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta merealokasi anggaran dan mendorong program padat karya dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan guna mencegah penularan covid-19.

“Dalam teleconference kelima yang dipimpin Ibu Megawati, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp300 miliar untuk penanggulangan dampak covid-19, termasuk program cipta kerja," ujar Hasto.

Ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 harus diantisipasi. Karena Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, memperkirakan sebanyak 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK. "Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika terjadi gelombang PHK," kata Hasto.

Menurut Hasto, gotong royong kader diwujudkan dengan banyak hal, mulai dari aktif menyosialisasikan pencegahan penyebaran virus, menyediakan alat pendukung kesehatan gratis, mempekerjakan korban PHK membuat masker untuk rakyat, hingga mendirikan dapur umum dan membagikan makanan gratis.

Salah satu kader PDI Perjuangan yang menjabat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengubah rumah dinasnya menjadi ruang isolasi untuk mengatasi corona. "Sesuai perintah Ibu Megawati untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kepala daerah yang kami usung menyediakan jaring pengaman untuk rakyat yang penghasilannya berkurang akibat wabah ini," ungkap Hasto.

Baca Juga: Wabah PHK Gara-gara Corona, Pemerintah Bisa Pakai Dana Non-Budgeter

Berdasarkan analisa IMF serta Bank Dunia, krisis Covid-19 ini adalah pukulan telak untuk pertumbuhan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan sudah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini tidak akan tercapai karena dilanda Covid-19.

"Sejarah mencatat kita bisa melalui banyak ujian berat. Dan, ujian kali ini bisa kita lalui dengan gotong royong, semangat berdikari, saling membantu rakyat yang kesulitan," ungkap Hasto.

Berita lainnya di Headlines