Jakarta, PajakOnline — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya integritas dan pencegahan korupsi di kalangan konsultan pajak. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Dialog Kode Etik dan Antikorupsi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 September 2026 hari ini.
Hal ini penting di tengah tuntutan terhadap profesi konsultan pajak agar tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpajakan, tetapi juga mampu menjaga independensi, etika, profesionalisme, dan akuntabilitas ketika mendampingi wajib pajak.
IKPI menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama untuk membangun profesi konsultan pajak yang dipercaya masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai kode etik dan pencegahan korupsi dinilai perlu terus diperkuat.
Dialog tersebut akan menghadirkan Roro Wide Sulistyowati, Kasatgas Direktorat Antikorupsi Badan Usaha pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, sebagai narasumber utama. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada pukul 14.00–16.00 WIB.
Materi yang diharapkan dibahas mencakup penerapan kode etik profesi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan usaha, serta pembangunan budaya integritas dalam praktik konsultan pajak.
Dengan melibatkan KPK, IKPI tidak sekadar menempatkan kode etik sebagai aturan internal organisasi, tetapi mengaitkannya dengan agenda pencegahan korupsi dan tata kelola yang baik.
Konsultan pajak memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah transformasi administrasi perpajakan, termasuk digitalisasi melalui Coretax serta perubahan regulasi yang memperkuat pengaturan terhadap konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Dalam konteks tersebut, kompetensi tanpa integritas dapat menjadi persoalan serius. Konsultan pajak bukan hanya dituntut memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga harus mampu memberikan layanan berdasarkan hukum dan standar profesi.
Penguatan integritas ini juga beriringan dengan implementasi PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak.
IKPI sebelumnya menilai PMK 55/2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan terhadap profesi konsultan pajak melalui penguatan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Wakil Ketua Umum IKPI Dr. Nuryadin Rahman bahkan mengingatkan agar pengawasan tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman bagi konsultan pajak.
“Jangan melihat pengawasan sebagai ancaman. Mari kita melihat pengawasan sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang semakin dipercaya,” katanya.
Menurut Nuryadin, empat fondasi yang harus dijaga profesional pajak adalah kompetensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Setiap dokumen, argumentasi hukum, maupun tindakan yang dilakukan atas nama wajib pajak harus dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan integritas menjadi semakin relevan karena konsultan pajak berada pada titik temu antara wajib pajak, dunia usaha, dan otoritas perpajakan.
Dalam praktiknya, profesional pajak dapat menghadapi berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, kode etik harus menjadi pedoman nyata dalam mengambil keputusan profesional, bukan sekadar dokumen administratif.
Pencegahan konflik kepentingan, penolakan terhadap pemberian yang tidak semestinya, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta memberikan pendapat berdasarkan ketentuan hukum merupakan bagian penting dari kredibilitas profesi.
IKPI menilai kolaborasi dengan KPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen organisasi dalam menjaga standar etika sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsultan pajak sebagai mitra kepatuhan perpajakan.
Kepercayaan menjadi modal penting. Wajib pajak membutuhkan konsultan yang bukan hanya menguasai aturan, tetapi juga berani menjaga kepentingan klien dalam koridor hukum tanpa terjebak praktik yang dapat merusak integritas sistem perpajakan.
Penguatan integritas konsultan pajak pada akhirnya bukan hanya kepentingan organisasi profesi.Dampaknya berkaitan langsung dengan kualitas kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.
Konsultan yang profesional dapat membantu wajib pajak memahami regulasi, menghitung kewajiban dengan benar, menghindari kesalahan administrasi, serta menyelesaikan persoalan perpajakan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Sebaliknya, apabila konsultan terlibat dalam praktik manipulasi, suap, gratifikasi, atau rekayasa perpajakan, risikonya tidak hanya menimpa konsultan dan klien, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.
Kolaborasi IKPI dan KPK menjadi relevan karena reformasi perpajakan tidak cukup hanya dilakukan melalui digitalisasi sistem dan perubahan regulasi.
Reformasi administrasi harus berjalan bersamaan dengan reformasi perilaku.
Coretax dapat memperkuat sistem dan jejak administrasi. Regulasi dapat memperjelas kewajiban. Pengawasan dapat mempersempit ruang penyimpangan. Namun, seluruh instrumen tersebut tetap membutuhkan manusia yang memiliki integritas.
Oleh karena itu, konsultan pajak ke depan tidak cukup hanya dikenal sebagai ahli pajak. Mereka harus dipercaya sebagai profesional yang mampu memberikan nasihat berdasarkan hukum, menjaga etika, menghindari konflik kepentingan, serta menolak praktik koruptif.
Di sisi lain, penguatan pengawasan juga perlu disertai kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesional yang menjalankan tugasnya secara independen dan beriktikad baik.
Pada akhirnya, integritas konsultan pajak bukan hanya persoalan menjaga nama baik profesi. Integritas adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan wajib pajak, kredibilitas administrasi perpajakan, dan penerimaan negara.
