TRENDING
Pengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi TargetPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanDemo Indonesia Sadar di Bundaran HI, Mahasiswa Desak Pemerintah Benahi Lingkungan, Anggaran, Pendidikan hingga DemokrasiCoretax Tambah Hak Akses Penandatangan SPT PPh 21/26, Kerahasiaan Gaji Karyawan Lebih TerjagaSoal Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Ini Kata DJPPemerintah Relaksasi Sanksi Pajak atas Piutang Rp40,2 TriliunKEK Masih Butuh Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global 15%, Pemerintah Siapkan Skema Insentif BaruEkspor Ilegal Emas Rp1,02 Triliun Terbongkar, Bea Cukai dan Polri Buru Pemilik JaringanDJP Siapkan Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Tahun Depan, 23 Juta Akun Jadi Target
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Lagi Kesulitan Bayar Tunggakan Pajak, Komunikasikan dengan DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak yang memiliki utang pajak dan sedang mengalami kesulitan untuk membayar tagihan atau tunggakan pajaknya untuk segera berkomunikasi dengan DJP. Jadi, jangan diam saja. Wajib pajak diminta berkomunikasi deng

· ·

Lagi Kesulitan Bayar Tunggakan Pajak, Komunikasikan dengan DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak yang memiliki utang pajak dan sedang mengalami kesulitan untuk membayar tagihan atau tunggakan pajaknya untuk segera berkomunikasi dengan DJP. Jadi, jangan diam saja. Wajib pajak diminta berkomunikasi dengan DJP untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya sedang dihadapi tersebut.

Hal ini disampaikan Fungsional Penyuluh Pajak, Gede Suarnaya dalam Podcast Cermati DJP. Gede menerangkan sistem perpajakan tidak hanya mengatur mekanisme penagihan saja, namun juga menyediakan saluran bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya.

“Negara itu tidak boleh semata-mata menagih, tapi juga menyediakan saluran administratif bagi kawan pajak yang mengalami kesulitan keuangan,” kata Gede dalam Podcast Cermati DJP, dikutip hari ini.

Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan wajib pajak adalah permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya mekanisme tersebut, wajib pajak yang memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya tetapi sedang menghadapi kesulitan keuangan tetap memiliki opsi penyelesaian sesuai aturan.

Gede menekankan, hal yang paling penting adalah wajib pajak tidak mengabaikan dokumen perpajakan yang telah diterima dari DJP. “Di era Coretax ini yang terpenting kita jangan diam saja, jangan mengabaikan dokumen yang diterima dari DJP,” katanya.

Dia menjelaskan, DJP tidak dapat mengetahui kondisi keuangan wajib pajak apabila tidak ada komunikasi. Oleh karena itu, wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran perlu segera menyampaikan kondisinya melalui saluran yang tersedia.

Semakin cepat kewajiban tersebut ditindaklanjuti, semakin kecil potensi timbulnya sanksi dan proses penagihan lanjutan lainnya.

“Semakin cepat suatu kewajiban kita bisa selesaikan, semakin kecil potensi timbulnya sanksi dan penagihan lanjutan lainnya,” pungkas Gede.

Baca Juga:

STP Kini Masuk Coretax, DJP Minta Wajib Pajak Rajin Cek Akun

Berita lainnya di Headlines