TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon

· ·

Indonesia Berkomitmen Turunkan Emisi Karbon

PajakOnline.com—Indonesia berupaya memenuhi komitmen National Determine Contribution (NDC) mengenai penurunan emisi karbon yang disepakati dalam Paris Agreement, lingkungan hidup terutama kehutanan menjadi sorotan karena Indonesia termasuk negara yang memiliki tropical forest. Sehingga untuk Indonesia, reforestasi akan menjadi salah satu indikator yang akan dilihat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speechnya pada Webinar dengan tema “Climate Change Challenge: Preparing for Indonesia’s Green and Sustainable Future”yang diselenggarakan Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia (UI) secara virtual pada Jumat (11/6/2021).

“Ini area yang teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan dan luar biasa beberapa tahun terakhir. Indonesia bahkan sudah mencapai hal yang cukup menggembirakan di bidang deforestasi yang dicegah atau penurunan dan bahkan KLHK melalui BPDLH yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sudah mendapatkan kompensasi dana dari achievement, terutama di bidang penurunan CO2. Ini sebuah langkah yang positif,” tegas Menkeu.

Dalam forum-forum internasional, Pemerintah terus sampaikan bahwa Indonesia memiliki ambisi dan berkomitmen untuk turut serta mengatasi isu perubahan iklim. Hal itu, ungkap Menkeu, diturunkan dalam berbagai kebijakan dan program. Kementerian Keuangan ikut aktif mendorong serta ikut di dalam memfasilitasi berbagai program tersebut dengan cara melakukan climate budget tagging untuk pengendalian dampak perubahan iklim.

“Jadi climate budget tagging ini kita mulai sejak tahun 2016 hingga sekarang. Tujuannya untuk menunjukkan secara transparan berapa yang dialokasikan APBN untuk mengaddress isu climate change ini,” tambah Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu sampaikan Ia menyambut baik inisiatif UI untuk melakukan webinar di bidang climate change yang berkolaborasi dengan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Tidak hanya penting untuk mengkampanyekan edukasi, tapi acara webinar seperti ini diharapkan dapat secara konkrit mengembangkan berbagai langkah upaya penurunan emisi karbon yang akan memberikan manfaat sangat besar bagi Indonesia.

“Semoga webinar hari ini bisa betul-betul menjadi suatu program yang terus dilakukan berkelanjutan, dengan terus mengikutsertakan berbagai stakeholder masyarakat. Selain itu juga, webinar ini dapat terus meningkatkan kemampuan Indonesia di dalam mendeliver komitmen secara kredibel di bidang climate change. Saya harap kerjasama ini akan terus ditingkatkan dengan secara lebih kreatif, lebih meluas sehingga komitmen climate change, sama seperti kita menghadapi covid, harus bisa menjadi suatu keharusan untuk berubah. Kami dari pemerintah akan mencoba terus merumuskan kebijakan, mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, dan menciptakan program-program yang juga konsisten dengan climate change ini,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines