TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ini Faktor Kunci Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2021

·

Ini Faktor Kunci Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2021

PajakOnline.com—Pemerintah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021. Contohnya memulihkan kepercayaan konsumen, mendorong daya beli, mereformasi iklim investasi, hingga meningkatkan ekspor.

Selain itu, vaksinasi Covid-19 diharapkan menjadi game changer dalam strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Itu dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti kami kutip dari situs Kemenko Perekonomian pada hari Senin (1/2/2021).

Pemerintah berharap UU Cipta Kerja, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta peningkatan daya saing.

Pemerintah juga menetapkan kebijakan pengaturan penanaman modal terbuka bagi seluruh bidang usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup yang hanya bisa dilakukan pemerintah pusat melalui Daftar Prioritas Investasi (DPI).

Tidak hanya itu, untuk mengelola dana investasi dari luar dan dalam negeri, Pemerintah pun mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai alternatif pembiayaan serta memberikan kepastian hukum.

Program lain untuk mengungkit ekonomi tanah air juga disiapkan.

Pertama, program substitusi impor yang bisa mendorong pendalaman struktur industri sekaligus menyerap tenaga kerja baru.

Kedua, perjanjian kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam Global Value Chain. Terakhir, program akselerasi transformasi digital sebagai strategi tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berita lainnya di Headlines