TRENDING
Inflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus Barang
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Otomotif

Insentif Pajak Akan Tekan Harga Jual Kendaraan Listrik

· ·

Insentif Pajak Akan Tekan Harga Jual Kendaraan Listrik

PajakOnline.com—Kendaraan listrik berupa mobil dan motor listrik akan menjadi transportasi jalan di masa depan yang ramah lingkungan karena tidak memiliki emisi gas buang.

Mobil dan motor listrik sudah mulai dijual di pasar otomotif Indonesia, namun harganya terbilang mahal, dibandingkan mobil berbahan bakar minyak, kemahalan 40 persen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier menyebutkan, harga kendaraan ramah lingkungan masih mahal karena peraturan terkait pajak belum dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun 2021 bisa terealisasi dengan baik. Kalau sekarang belum berlaku jadi harganya lebih mahal," kata Taufiek.

Selain harga, pemerintah juga terus berupaya menambah charging station agar masyarakat yang hendak beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini tidak memiliki kendala terkait jarak yang bisa ditempuh.

"Soal charging listrik, ini memang seperti ayam dan telur, jadi mana yang duluan. Kalau charging-nya dibuat dulu tapi mobilnya belum ada orang juga ragu. Mobilnya sudah ada charging-nya tidak lengkap orang juga ragu," kata Taufiek.

"Jadi harus paralel, Kementrian ESDM sekarang juga mendapat penugasan. Dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 itu penugasan ke semua Kemeterian dan lembaga termasuk PLN. ESDM membangun stasiun pengisian listrik di beberapa titik, kemudian PLN-nya juga memberikan diskon-diskon dan sebagainya," ujarnya.

Khusus Kementrian Perindustrian, menurut Taufiek, pihaknya akan membuat regulasi. Hal ini berkaitan dengan insentif yang akan diberikan.

"Dari sisi Perindustrian kami membuat regulasinya, kami sudah konsep TKDN sampai 2030 untuk mobil listrk sudah ada, termasuk insentif untuk PNBM nol persen apabila dibangun di Indonesia. Kalau investasi masuk satu tahun kita berikan relaksasi dia untuk uji coba market," katanya.

Pemerintah menargetkan 20 persen populasi jumlah kendaraan listrik dari seluruh kendaraan berbahan bakar minyak pada tahun 2025. Diharapkan pemberian insentif dan pengurangan pajak nantinya akan menekan harga jual mobil listrik. Ketentuan 35% kandungan lokal diharapkan dipenuhi pabrikan pada 2023. Impor lansung dalam bentuk unit utuh selama 3 tahun.

Berita lainnya di Otomotif