PajakOnline.com—Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) merupakan instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di negara anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA (Surat Keterangan Asal) atas barang yang akan diekspor. Bagi setiap negara anggota FTA memiliki pihak yang diberikan kewenangan sebagai IPSKA. Di Indonesia, pihak yang berwenang dan bertanggung-jawab menerbitkan SKA atas barang ekspor asal Indonesia yaitu menteri perdagangan dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri perdagangan.
Untuk itu, kewenangan tersebut termaktub dalam Diktum Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal (Keppres 58/1971). Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Keppres 58/1971 akan diatur lebih lanjut oleh menteri perdagangan.
Maka dari itu, menteri perdagangan telah menetapkan sejumlah ketentuan terkait dengan IPSKA. Ketentuan tersebut juga terus mengalami perubahan. Dalam perkembangan terakhir, ketentuan tentang IPSKA telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.25 Tahun 2018 (Permendag 25/2018).
Berdasarkan aturan tersebut, IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh menteri perdagangan dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. Instansi/badan/lembaga dapat menerbitkan SKA setelah ditetapkan sebagai IPSKA. Wewenang penetapan IPSKA tersebut berada di tangan menteri perdagangan.
Dengan demikian, menteri perdagangan memberikan aturan kewenangan penetapan IPSKA tersebut kepada dirjen perdagangan luar negeri. Dalam hal ini, berarti pihak yang berwenang menetapkan IPSKA yaitu dirjen perdagangan luar negeri atas nama menteri perdagangan
Untuk bisa ditetapkan sebagai IPSKA, kepala instansi/badan/lembaga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada dirjen perdagangan Luar Negeri. Permohonan dilampiri dengan dokumen yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagai IPSKA.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 1028 Tahun 2022 tentang Penetapan IPSKA, terdapat 96 instansi/badan/Lembaga yang kini ditetapkan sebagai IPSKA. Adapun setiap IPSKA harus memiliki pejabat penerbit SKA. Penetapan pejabat IPSKA dilakukan berdasarkan usulan kepala IPSKA. Kepala IPSKA dapat mengusulkan minimal 3 atau maksimal 5 Pejabat Penerbit SKA sesuai kebutuhan.(Kelly Pabelasary)
