TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jamiluddin Ritonga: Pemerintahan Jokowi Kembalilah ke Tujuan Reformasi

·

Jamiluddin Ritonga: Pemerintahan Jokowi Kembalilah ke Tujuan Reformasi

PajakOnline.com—Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin genap satu tahun pada 20 Oktober 2020. Tentu sudah banyak yang dilakukan pemerintahan ini.

[caption id="attachment_26431" align="alignright" width="233"] Kanal Opini Oleh: M. Jamiluddin Ritonga Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul[/caption]

Namun ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi.

Melemahnya penanganan korupsi tentu tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Salah satu tujuan reformasi untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Suka tidak suka, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin praktis tidak terdengar. Padahal, masalah KKN masih menjadi persoalan di negeri tercinta.

Selain itu, komunikasi politik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin cenderung top down.

Dari pihak pemerintahan terus mengalir informasi politik yang diharapkan diterima rakyat kebanyakan dengan senang hati.

Ketika rakyat menolaknya, pihak pemerintahan seolah menyalahkan rakyat.

Misalnya, rakyat lantas dinilai mau diajak senang saja susah. Jadi, pihak pemerintahan terkesan kurang mau mendengarkan kehendak rakyatnya. Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat pun diberi stigma negatif.

Itu artinya, komunikasi bottom up kurang diterapkan.

Padahal dalam negara demokrasi, termasuk yang diinginkan era reformsi, komunikasi bottom up seyogyanya lebih dominan diterapkan daripada komunikasi top down.

Dengan dominannya komunikasi bottom up, dengan sendirinya pemerintah akan lebih banyak mendengarkan daripada menceramahi rakyatnya.

Rakyat menjadi dominan dalam berkomunikasi, bukan pemerintah. Jadi, kalau pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sibuk melaksanakan sosialisasi, itu berarti lebih banyak melaksanakan komunikasi top down.

Komunikasi seperti ini lebih banyak ditemui di negara otoriter, bukan negara demokrasi. Untuk ke depan, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin diharapkan lebih greget dalam pemberantasan KKN dan menerapkan komunikasi bottom up. Hal itu urgen dilakukan agar sejaln dengan kehendak reformasi yang didengungkan pada tahun 1998.

(Penulis opini ini adalah penulis buku 1. Tipologi Pesan Persuasif, 2. Perang Bush Memburu Obama, 3. Riset Kehumasan dan Mengajar 1. Isu dan Krisis Manajemen, 2. Metode Penelitian Komunikasi, dan 3. Riset Kehumasan)

Berita lainnya di Headlines