PajakOnline.com—Para buzzer politik di Indonesia dinilai banyak memengaruhi opini masyarakat dan menyudutkan lawan politik. Pesan-pesan para buzzer ini membuat ruang publik terdistorsi.
Makin kerapnya penghinaan dan rasis di media sosial, dinilai banyak pihak muncul dari para buzzer politik.
[caption id="attachment_56399" align="alignright" width="300"]
M. Jamiluddin Ritonga,
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul[/caption]
Buzzer politik sengaja mengemas pesan untuk mengaburkan batas antara aspirasi publik yang sesunguhnya dengan aspirasi ciptaannya.
Akibatnya, aspirasi dan kritik publik yang sesunguhnya tidak sampai dengan utuh kepada pemerintah. Dalam jangka panjang, hal itu dapat memudarkan sensitivitas pemerintah terhadap kritik dan masukan publik.
Aspirasi yang sampai ke pemerintah adalah hasil giringan para buzzer politik yang sengaja diviralkan melalui group aplikasi dan akun bot secara massif hingga menjadi trending topic. Aspirasi yang jadi trending topic inilah yang kemudian menjelma menjadi pendapat umum palsu.
Celakanya, pemerintah yang tidak sensitif menggunakan pendapat umum palsu itu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah tidak mengatasi persoalan yang sesungguhnya. Hal ini kemudian membuat masyarakat makin kecewa kepada pemerintah yang dinilai sudah tidak pro rakyat.
Semua itu terjadi karena para buzzer politik kebanyakan dibayar. Dalam melakukan aksinya, mereka biasanya tergabung dalam banyak kelompok aplikasi pesan, yang setiap kelompok terdapat lebih dari ratusan anggota. Mereka didukung pihak yang memproduksi konten, yang kemudian memviralkan sebuah pesan dengan cepat.
Mereka siap menyudutkan lawan politik dan siapa saja yang tidak sejalan dengan majikan yang membayarnya. Para pengeritik diserang habis-habisan hingga substansi kritiknya tenggelam.
Kiranya kasus kritik para oposisi di Indonesia diperlakukan seperti itu. Mereka dikalahkan bukan karena argumentasi yang lemah, tapi karena sosoknya diserang dari berbagai sudut.
