TRENDING
8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat Pernyataan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kemenkeu Raih Penghargaan KIP 2020 sebagai Kementerian Yang Informatif

·

Kemenkeu Raih Penghargaan KIP 2020 sebagai Kementerian Yang Informatif

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kementerian dengan Kualifikasi Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020.
Penghargaan ini merupakan yang kedelapan kalinya yang diterima Kemenkeu sejak tahun 2013. Kualifikasi Informatif merupakan kategori dengan kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP. Penganugerahan diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres) H.M. Ma’ruf Amin, dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mewakili Menteri Keuangan.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Badan Publik. Proses Monev dimulai dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2020, dengan melibatkan juri dari berbagai kalangan yaitu akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.

Pada Monev tahun ini, Komisi Informasi Pusat juga memberi perhatian khusus kepada Badan Publik yang peduli terhadap informasi terkait pandemi COVID-19.

Penghargaan KIP merupakan salah satu wujud komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi sebagai bagian dalam penerapan Good Governance di Kemenkeu. Anugerah ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan 877 Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh petugas layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemenkeu akan terus mengembangkan inovasi agar kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat.

Berita lainnya di Headlines