TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kerja Sama 5 Dekade, Indonesia Harapkan Makin Kuat dengan ADB

·

Kerja Sama 5 Dekade, Indonesia Harapkan Makin Kuat dengan ADB

PajakOnline.com— Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia baru saja meluncurkan buku kerja sama Indonesia dengan ADB yang berjudul “Indonesia and Asian Development Bank: Fifty Years of Partnership”.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam keynote speech peluncuran buku tersebut mengemukakan bahwa ADB merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan.

“Indonesia adalah pemegang saham keenam terbesar di ADB dengan kontribusi modal 5,43%, atau terbesar setelah Jepang (15,65%), AS (15,65%), China (6,46%), India (6,35%), dan Australia (5,8%), sehingga Indonesia sangat aktif dalam kerja sama dengan ADB," lengkapnya.

Hal ini diakui oleh Presiden ADB yang baru terpilih pada Januari 2020 lalu, Masatsugu Asakawa. Terbukti, Indonesia adalah negara anggota pertama yang dikunjungi Presiden Asakawa dalam masa jabatannya yang baru ini.

Selain merupakan salah satu pemegang saham terbesar, Indonesia mempunyai peran penting dalam sejarah ADB. Bersama dengan 30 negara lain, Indonesia menginisiasi pembentukan ADB tahun 1966.

Selama 50 tahun, kerja sama ADB-Indonesia telah banyak membuahkan hasil, seperti dukungan bagi Indonesia untuk lepas dari krisis finansial, penyediaan infrastruktur, penanggulangan bencana, pengembangan pendidikan dan keahlian serta pengembangan sektor keuangan.

Dalam proses penentuan agenda pembangunan yang akan didukung, ADB mengedepankan kolaborasi dan konsultasi yang kuat sejak tahapan awal kerja sama dengan negara anggota.

Ke depan, pemerintah Indonesia berharap kerja sama selama lebih dari 50 tahun ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat dengan tetap melihat kebutuhan agenda pembangunan Indonesia.

Prioritas pembangunan Indonesia saat ini difokuskan untuk menghadapi tantangan dalam rangka menuju negara maju (high income country) di 2045 seperti mengelola kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah yang sangat dinamis serta mengantisipasi aging population dan peningkatan urbanisasi.

“50 tahun adalah waktu kerja sama yang cukup panjang, namun masih perlu dilanjutkan dan diperkuat agar perekonomian Indonesia dapat bertransformasi sepenuhnya”, sambung Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Sejalan dengan aspirasi pemerintah Indonesia, Presiden Asakawa juga berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia dengan tujuan bersama yaitu mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

ADB pun sudah mengusulkan dukungan yang akan diberikan ke Indonesia untuk 5 tahun mendatang melalui Strategi Kemitraan Negara (Country Strategy Partnership) 2020 – 2024. Beberapa area prioritas Pemerintah yang dicakup di dalamnya adalah investasi sumber daya manusia, akselerasi investasi dan infrastruktur, mengatasi risiko perubahan iklim serta mendukung ketahanan lingkungan.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines