PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp67,7 triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2023. Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang positif.
“APBN sampai dengan September posisinya masih baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bahkan ada beberapa yang kita lihat tren-nya cukup baik. Surplus APBN dibentuk dari pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja negara. Pendapatan negara pada September 2023 sebesar Rp 2.035,6 triliun atau 82,6 persen dari target di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2023. Itu artinya tumbuh 3,1 persen dari tahun lalu,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Oktober 2023, dikutip hari ini.
Sementara, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.913,7 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 64,3 persen dari total pagu anggaran dalam APBN 2023.
“Dengan posisi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, APBN dalam posisi surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari PDB dengan keseimbangan primer adalah Rp389,7 triliun,” kata Sri Mulyani.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar semua pihak tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ketidakpastian global. Menurut Sri Mulyani, perekonomian global masih lemah akibat ketidakpastian situasi geopolitik, kenaikan inflasi dan suku bunga, pelemahan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat (AS), volatilitas harga komoditas, hingga perubahan iklim.
“Risiko dan ketidakpastian terutama dari global meningkat dan itu memberikan dampak rembesan atau spill over ke dalam negeri yang berpotensi bisa mempengaruhi mulai dari nilai tukar, kemudian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi kita. Volatilitas atau gejolak dari pasar keuangan ini memiliki dampak di sektor riil,” ungkapnya.
Dengan situasi global yang cukup dinamis dan menantang, Sri Mulyani berpandangan, aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga walaupun tetap harus mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat.
“Meskipun dengan situasi yang cukup menekan dan dinamis, konsumsi masih terjaga confidence-nya dan kita menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai alat kebijakan dan instrumen yang kita miliki. Makanya, ekonomi relatif bisa terjaga. Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah, salah satunya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT),” pungkas Sri Mulyani.
