TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Negara G-20 Sepakat Dukung Inklusi Keuangan Digital

·

Negara G-20 Sepakat Dukung Inklusi Keuangan Digital

Untuk Remaja, Wanita, dan UKM yang disiapkan oleh Kemitraan Global (Global Partnership for Financial Inclusion/GPFI).

Para Menteri Keuangan beserta Gubernur Bank Sentral dari kelompok negara G-20 telah mengadakan pertemuan ketiga yang dilaksanakan secara virtual pada Sabtu, (18/7/2020).

Saudi Arabia selaku Presidensi G-20 tahun 2020 telah menentukan “Realizing Opportunities of the 21st Century For All” atau "Mewujudkan berbagai Kesempatan Abad ke-21 untuk Semua" sebagai tema pertemuan kali ini dengan 3 agenda utama.

Pertama, memberdayakan masyarakat dengan menciptakan situasi yang kondusif, terutama bagi wanita dan pemuda, agar dapat hidup, bekerja, dan maju. Kedua, menjaga planet ini dengan mengadopsi usaha bersama dalam melindungi kepentingan global, dan ketiga, membentuk batas baru, dengan mengadopsi strategi jangka panjang yang berani untuk saling berbagi manfaat inovasi dan kemajuan teknologi.

Para anggota G-20 sepakat untuk mendukung Pedoman Kebijakan Tingkat Tinggi G-20 mengenai Inklusi Keuangan Digital untuk Remaja, Wanita, dan UKM yang disiapkan oleh Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (Global Partnership for Financial Inclusion/GPFI).

Langkah-langkah yang diambil oleh GPFI untuk menyelesaikan kegiatan perampingan akhir yang dijabarkan dalam “Program dan Struktur Kerja GPFI: Peta Jalan ke 2020” (GPFI Work Program and Structure: A Roadmap to 2020), yang mencakup Rencana Aksi Inklusi Keuangan dan Pembaruan Kerangka Acuan. Itu adalah salah satu dari poin komunike yang dihasilkan pada pertemuan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia merasa terhormat sebagai salah satu negara yang turut membagikan pengalamannya dalam mendukung pemuda, wanita, dan kelompok rentan.

“Ini adalah sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi bagian pengembangan naskah dengan membagikan pengalaman kebijakan kami dalam mendukung pemuda, wanita, dan kelompok rentan. Ada tiga kasus yang disertakan dalam naskah: Program Kartu Indonesia Pintar, Program Link and Match untuk Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pembiayaan Ultra Mikro,” ujar Menkeu Sri.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut bahwa Program Kartu Indonesia Pintar menyediakan bantuan keuangan bagi 20 juta anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan hingga SMA atau SMK, sedangkan Program Link and Match SMK telah meningkatkan jumlah murid lulus yang diserap oleh industri.

Pada Program Kredit Ultra Mikro (UMi), pemerintah menyediakan pinjaman tanpa jaminan bagi usaha mikro yang umumnya dimiliki oleh wanita yang tidak memiliki akses perbankan sebelumnya. Dengan tingkat kredit macet yang nyaris mendekati nol, program kredit mikro menunjukkan bahwa para peminjam wanita ini dapat diandalkan.

Berita lainnya di Headlines