TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Nota Retur Perusahaan dalam Perpajakan

·

Nota Retur Perusahaan dalam Perpajakan

PajakOnline.com—Nota retur merupakan dokumen transaksi pengembalian barang dagangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual barang dagangan. Dalam hal ini pihak pembeli dan pihak penjual sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai hak memungut PPN.

Dalam dunia bisnis retur barang dagangan dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya, barang dagangan yang dikirim oleh pihak penjual tidak sesuai dengan permintaan pihak pembeli, barang dagangan yang dikirim rusak, dan sebab-sebab lainnya.

Nota retur yang dibuat oleh pihak pembeli disebut sebagai Nota Retur Pembelian dan nota retur yang diterima oleh pihak penjual disebut sebagai Nota Retur Penjualan. Nota retur hanya ditujukan untuk pengembalian barang, bukan jasa.

Sementara itu, nota retur dibuat bersamaan dengan credit note atau debit note. Credit note atau nota kredit merupakan dokumen yang mempunyai sifat dapat mengurangi piutang dagang perusahaan. Sedangkan nota debit merupakan dokumen yang mempunyai sifat dapat mengurangi utang dagang perusahaan. Maka dari itu, dokumen nota kredit dan nota debit dibuat untuk kepentingan administrasi internal perusahaan; sedangkan nota retur dibuat untuk kepentingan perpajakan.

Selain itu, bentuk dokumen nota kredit dan nota debit dibuat sesuai standardisasi masing-masing perusahaan, di dalamnya tercantum:


  •  Nomor dokumen credit note/debit note

  •  Identitas pihak pembeli dan pihak penjual

  •  Keterangan barang yang dikembalikan

  •  Jumlah barang yang dikembalikan

  •  Nilai transaksi pengembalian barang dagangan

  •  Tempat dan tanggal terjadinya pengembalian barang dagangan

  •  Tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dalam hal penandatanganan credit note/debit note.


Sedangkan untuk nota retur, dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010. Saat ini nota retur sudah dapat dibuat secara otomatis dengan aplikasi e-Faktur yang dikeluarkan oleh DJP.

Selanjutnya, nota retur pembelian yang dibuat oleh pihak pembeli akan direkam di aplikasi e-Faktur dan berfungsi untuk mengurangi pajak masukan dikolom B2 pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Di sisi lain pihak penjual akan menerima nota retur tersebut, merekamnya pada aplikasi e-Faktur dan berfungsi untuk mengurangi pajak keluaran di kolom A2 pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan nantinya akan disandingkan, untuk menemukan kurang atau lebih bayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan demikian, credit note dan debit note dibuat dalam hal pengembalian barang dagangan yang digunakan untuk keperluan administrasi internal perusahaan. Sedangkan nota retur, digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan (SPT Masa PPN). Namun, terdapat persamaan fungsi antara credit note atau debit note dengan nota retur, yaitu dapat menjadi alat bukti transaksi untuk pengurang atas utang-piutang usaha.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines