TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Banten Capai Rp16,55 Triliun hingga Maret 2026

·

Penerimaan Pajak Banten Capai Rp16,55 Triliun hingga Maret 2026

Serang, PajakOnline - Aim Nursalim Saleh, Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026. Menurutnya, penerimaan pajak tumbuh sebesar 10,98% dan telah mencapai sebesar Rp16,55 triliun atau 17,59% dari target APBN 2026 sebesar Rp94,07 triliun.

Aim menjelaskan, realisasi penerimaan pajak ditopang oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri sebesar 32,62% dan PPN Impor sebesar 30,55%. Sementara penerimaan pajak berdasarkan sektoral, terdapat 7 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan (yoy) antara lain sektor industri pengolahan (2,87%), sektor perdagangan (14,83%), sektor konstruksi (12,20%), sektor aktivitas professional (33,18%), dan sektor administrasi pemerintahan (3,03%).

Aim juga menyampaikan penerimaan pajak netto seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten tumbuh positif, kecuali KPP Pratama Serpong yang mengalami perlambatan sebesar 0,9%.

Sedangkan untuk capaian tertinggi diraih KPP Pratama Pondok Aren sebesar 22,05% dan pertumbuhan terbaik diraih oleh KPP Pratama Cilegon sebesar 63,40%.

Sementara itu, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, Kepala KPU BC Soekarno Hatta  juga menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026 kepada redaksi PajakOnline hari ini.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp3.133,54 miliar, memenuhi 18,11% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp17,29 triliun.

Hengky menjelaskan penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Untuk Bea Masuk mencapai Rp2.271,12 miliar, dipengaruhi oleh penurunan importasi atas komoditi kimia dasar organik, biji kakao, kapal laut dan sejenisnya, makanan olahan lainnya, dan tembaga. Sementara untuk Cukai mencapai Rp855,95 miliar, didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2026, penerimaan cukai sampai dengan Maret 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya terutama cukai MMEA dan hasil tembakau.

Hal lainnya, untuk Bea keluar mencapai Rp6,47 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Hengky menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan pada Maret 2026, Ekspor tercatat USD 1,65 miliar dan impor tercatat USD 3,14 miliar. Neraca Perdagangan Maret 2026 tersebut  dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor pada barang perhiasan dan barang berharga, pesawat udara dan bagiannya serta mesin untuk keperluan khusus. Sementara untuk kenaikan nilai importasi yang didominasi komputer dan perlengkapan komputer, hasil minyak, dan peralatan komunikasi.

Berita lainnya di Headlines