TRENDING
Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRIS
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

IKPI Ingatkan Batas Waktu Laporan Tahunan Konsultan Pajak Hari Ini

·

IKPI Ingatkan Batas Waktu Laporan Tahunan Konsultan Pajak Hari Ini

Jakarta, PajakOnline — Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengingatkan seluruh anggotanya bahwa hari ini Kamis (30/4/2026) merupakan batas akhir penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak untuk Tahun Takwim 2025.

Imbauan tersebut disampaikan melalui surat resmi IKPI Nomor S-85/PP.IKPI/IV/2026 tertanggal 24 April 2026 yang sudah dikirmkan kepada seluruh pengurus daerah dan cabang di Indonesia. Surat ini menegaskan bahwa kewajiban pelaporan tahunan merupakan bagian dari tanggung jawab administratif yang harus dipenuhi oleh setiap konsultan pajak.

Kewajiban penyampaian laporan tahunan ini berlaku bagi konsultan pajak yang izin praktiknya diterbitkan sebelum tahun 2026. Seluruh laporan untuk Tahun Takwim 2025 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April 2026.

Ketentuan tersebut mengacu pada PMK Nomor 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa laporan tahunan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan profesi konsultan pajak oleh pemerintah.

Adapun tata cara penyampaian laporan tahunan mengikuti Surat Edaran Nomor SE-2/SK/2026, yang mengatur format serta mekanisme pelaporan secara elektronik melalui sistem yang telah ditentukan melalui format tautan s.kemenkeu.go.id/LKP2025 dan disampaikan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/LaporanTahunanKP2025.

IKPI juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tahunan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut berupa pembekuan izin praktik, dan dapat berlanjut hingga pencabutan izin apabila kewajiban tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu.

Melalui pengurus daerah dan cabang, IKPI mendorong seluruh anggota untuk segera memastikan laporan telah disampaikan sebelum batas waktu berakhir hari ini.

Dengan berakhirnya tenggat waktu pelaporan, seluruh konsultan pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban pelaporannya secara tepat waktu guna menjaga kepatuhan.

Berita lainnya di Headlines