TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Penghasilan Youtuber

·

Pajak Penghasilan Youtuber

PajakOnline.com—Anda ingin bekerja sebagai Youtuber? Pekerjaan yang satu ini ternyata bisa menghasilkan pendapatan lumayan besar. Terutama dari pemasangan iklan atau Adsense Youtube. Bagi para youtubers, adsense ini merupakan sumber pendapatan atau gaji mereka. Seperti pekerjaan lainnya yang menghasilkan pendapatan, Youtuber juga harus membayar pajak apabila penghasilannya sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Skema yang berlaku adalah PPh 21, PPh 23, dan PPh 25.

PPh 21 bagi Youtuber

Dalam PPh 21 dijelaskan bahwa Youtuber dengan penghasilan per tahun minimal di bawah ini wajib membayar pajak

1. Penghasilan Rp60.000.000 dikenakan tarif 5 persen

2. Penghasilan Rp60.000.000 - Rp250.000.000 dikenakan tarif 15 persen

3. Penghasilan Rp250.000.000 - Rp500.000.000 dikenakan tarif 25 persen

4. Penghasilan Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30 persen

5. Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35 persen

PPh 23 bagi Youtuber

Selain PPh 21 untuk orang pribadi, Youtuber yang tergabung dalam perusahaan atau agency juga harus membayar pajak sesuai dengan PPh 23. Maka dari itu, perusahaan juga harus menunggu Youtuber untuk melaporkan PPh 21-nya terlebih dahulu.

Terlebih untuk saat ini penghasilan Youtuber tidak hanya berasal dari adsense tetapi juga endorse. PPh 23 ini adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh 21.

PPh 25 bagi Youtuber

Sumber-sumber penghasilan lain dari para Youtuber yang belum dilaporkan melalui PPh 25. PPh 25 ini dikenakan karena Youtuber masuk dalam kelompok pekerja seni dan kreatof serta dapat dikategorikan sebagai pekerja lepas dengan beragam sumber penghasilan.

Cara menghitung penghasilan Youtuber

Cara menghitung pendapatan atau penghasilan Youtuber bisa dilihat berdasarkan jumlah tayangan, durasi video, subscribers, dan lamanya waktu menonton. Jika anda sudah bermitra sebagai pembuat konten dengan Youtube, maka ada tab pendapatan di analitik Youtube yang memberi perincian penghasilan dan juga perkiraan nilai untuk video berikutnya.

Youtube menggunakan istilah revenue per mille (RPM) dan cost per mille (CPM) untuk mengkalkulasi pendapatan para Youtuber. RPM merupakan metrik yang menunjukkan jumlah uang yang didapatkan per 1.000 jumlah tontonan video. RPM berasal dari beragam sumber pendapatan termasuk: Iklan, Langganan channel, pendapatan Youtube Premium, Super Chat, dan Super Stickers.

Sedangkan, CPM adalah metrik yang menunjukkan jumlah uang yang dibayarkan pengiklan untuk menayangkan iklannya di Youtube. Angka CPM dapat dilihat melalui Youtube Analytics. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines